DINAMIKAUANG.COM — Dua anggota Kongres Amerika Serikat dari partai berbeda mengajukan rancangan undang-undang yang memangkas dana federal untuk jalan dan jembatan bagi negara bagian yang menolak membatasi penggunaan kamera pembaca pelat nomor otomatis. Langkah ini menargetkan kamera Flock dan perangkat sejenis yang belakangan menuai kritik luas karena disalahgunakan polisi untuk melacak kendaraan di luar keperluan penyidikan.

Rancangan bernama No FLOCK Act itu diperkenalkan oleh Raja Krishnamoorthi, politikus Partai Demokrat yang mewakili kawasan pinggiran Chicago, bersama Michael Cloud, anggota Partai Republik yang daerah pemilihannya di Texas mencakup Corpus Christi. Keduanya mengonfirmasi rencana pengajuan beleid tersebut kepada WIRED. Nama FLOCK sendiri adalah akronim dari Federal License-Plate Observation and Camera Keeping.

Isi aturan itu memberi batas tegas: negara bagian yang gagal melarang kamera Flock dan perangkat pembaca pelat nomor otomatis lain untuk keperluan di luar lima kategori akan kehilangan dana federal. Pemerintah federal mengalokasikan bantuan tahunan untuk pembangunan jalan raya, jalan biasa, dan jembatan, dan rancangan ini memerintahkan Menteri Perhubungan AS menahan 10 persen dari dana tersebut.

Lima Penggunaan yang Masih Diizinkan

RUU ini merinci hanya lima keperluan yang boleh memakai kamera pelacak pelat nomor. Di luar itu, negara bagian wajib melarangnya bila ingin dana federalnya tetap utuh.

• Menegakkan sistem tol
• Mengidentifikasi kendaraan yang dilaporkan dicuri
• Mencari orang hilang atau dalam kondisi terancam
• Melacak kendaraan yang terdaftar atas nama orang dengan surat perintah penangkapan untuk kejahatan berat
• Menyelidiki kendaraan yang terlibat tindak pidana berat

Yang justru tidak masuk daftar sama pentingnya. Rancangan ini mengecualikan penggunaan untuk studi lalu lintas, penyelidikan kasus narkoba ringan, serta penindakan pelanggaran parkir dan batas kecepatan.

Mengapa Kamera Flock Jadi Sasaran

Perangkat Flock membantu polisi melacak posisi kendaraan yang terkait suatu kejahatan. Cara kerjanya merekam pelat nomor secara otomatis, lalu menyimpannya dalam basis data yang bisa diakses aparat.

Dalam beberapa bulan terakhir, kamera jenis ini memicu gelombang penolakan di berbagai wilayah Amerika Serikat. Pemicunya adalah pemakaian oleh sejumlah petugas untuk keperluan yang dinilai menyimpang dari fungsi awal pengawasan lalu lintas dan penegakan hukum pidana.

Kritik itu mendorong munculnya dorongan regulasi di tingkat federal. Alih-alih mengatur langsung lewat lembaga pengawas, para pengusung RUU memilih jalur anggaran: mengikat dana infrastruktur sebagai alat tekan terhadap negara bagian.

Apa yang Bisa Terjadi Selanjutnya

Rancangan ini masih harus melewati proses legislasi di Kongres sebelum berlaku. Belum ada keterangan resmi soal jadwal pembahasan maupun dukungan dari anggota lain di luar dua pengusung utama.

Jika lolos, aturan ini berpotensi mengubah cara ratusan kepolisian daerah di AS memakai teknologi pelacak pelat nomor. Negara bagian yang ingin mempertahankan dana jalan dan jembatannya harus menyesuaikan regulasi lokal agar sejalan dengan batas lima penggunaan tadi.