JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pengaturan keuangan negara yang optimal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sukses memacu kemajuan taraf hidup masyarakat. Kondisi tersebut tampak dari berbagai parameter sosial serta ekonomi.
“Terjaganya resiliensi perekonomian Indonesia didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, di Jakarta, Kamis.
Purbaya menguraikan, di tengah bermacam hambatan ekonomi dunia, perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 sanggup tumbuh pada angka 5,11 persen.
Di sisi lain, laju inflasi terpantau di level 2,92 persen serta besaran defisit anggaran berada pada posisi 2,81 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Satu di antara ukuran yang memperlihatkan adanya kenaikan taraf hidup warga ialah angka pengangguran.
Purbaya merinci, per Agustus 2025, rasio pengangguran berada di angka 4,85 persen, mengalami penyusutan jika dikomparasikan dengan Agustus 2024 yang menyentuh 4,91 persen.
Di samping angka pengangguran, Menteri Keuangan turut menggarisbawahi susutnya persentase kemiskinan.
Besaran kemiskinan per September 2025 terpantau pada level 8,25 persen, berkurang apabila disandingkan dengan September 2024 yang ada di kisaran 8,57 persen.
Purbaya menganggap keberhasilan tersebut sebagai wujud dari usaha maksimal serta sinergi bersama dalam mengawal stabilitas ekonomi bangsa.
Berikutnya, pihak Pemerintah turut menyatakan keseriusan dalam mengoptimalkan mutu tata kelola keuangan negara di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Kesungguhan itu kelihatan lewat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 yang sekali lagi meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kali kesepuluh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Pemerintah secara konsisten terus berupaya agar informasi di dalam LKPP dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi perbaikan bagi pemerintah, serta menjadi informasi bagi masyarakat secara luas," kata Menkeu.
