JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 105 jiwa kehilangan nyawa akibat rentetan gempa bumi yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Disamping itu, sebanyak 1.678 warga menderita luka-luka serta 179.037 individu terpaksa mengamankan diri ke tempat pengungsian.
Kepala BNPB Suharyanto mengemukakan bahwa angka tersebut merupakan pembaruan penanganan darurat pada hari kedua belas sejak bencana gempa meletus tanggal 15 Agustus 2026.
“Untuk dampak, kami laporkan, untuk yang meninggal dunia ada 105 jiwa, luka-luka 1.678, mengungsi 179.037 orang,” ucap Suharyanto saat menyampaikan paparan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam agenda peninjauan penanganan dampak gempa bumi di Nagekeo, NTT, hari Rabu (26/8/2026).
Berdasarkan keterangan Suharyanto, titik pusat gempa berada di sebelah utara Nagekeo, yang getarannya dirasakan pada tujuh wilayah kabupaten meliputi Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, serta Sikka.
Sementara itu, Flores Timur luput dari guncangan gempa tersebut, namun daerah itu masih harus menghadapi hambatan dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.
Mengenai frekuensi gempa sejak 15 Agustus hingga Selasa (25/8/2026), Suharyanto menyebutkan totalnya telah menembus 7.259 kejadian, kendati kekuatan gempa susulan kini berangsur mereda. Dari keseluruhan peristiwa tersebut, sejumlah 143 gempa dirasakan secara langsung oleh penduduk setempat.
“Tidak ada lagi yang gempanya di atas 7,7. Ada gempa yang 6,2. Hanya gempa susulannya itu 142 kemarin, sekarang sudah 143 kali yang dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Suharyanto menerangkan bahwa aktivitas gempa yang dirasakan warga pada hari Rabu tinggal menyisakan satu kali dibanding hari sebelumnya. Walau demikian, tingginya intensitas gempa susulan tempo hari memicu kepanikan sehingga banyak penduduk memilih mengungsi.
Menurutnya, membludaknya jumlah pengungsi bukan semata-mata dikarenakan kehancuran fisik akibat guncangan langsung, melainkan turut didorong oleh rasa cemas terhadap gempa susulan.
“Jumlah pengungsian yang banyak ini bukan karena terdampak gempa secara langsung, tetapi karena gempa susulannya banyak, mereka ketakutan,” jelasnya.
Di samping itu, pihak BNPB juga menghadapi kendala berupa penyebaran berita bohong atau hoaks yang mengabarkan potensi gempa yang lebih dahsyat hingga ancaman tsunami. Pemerintah bersama seluruh pihak berwenang terus aktif memberikan pemahaman serta klarifikasi guna meredam keresahan publik.
Dari sektor kerusakan bangunan, BNPB merekapitulasi adanya 81.436 unit rumah yang mengalami dampak kerusakan. Selain tempat tinggal, sejumlah sarana umum layaknya sekolah, rumah ibadah, serta kantor pemerintahan turut menderita kerusakan.
Suharyanto menuturkan bahwa kondisi infrastruktur jembatan masih terpelihara dengan baik tanpa adanya kerusakan yang parah, meskipun terdapat beberapa titik lokasi yang terdampak bencana longsor.
“Untuk jembatan-jembatan tidak ada yang rusak parah, hanya ada beberapa yang longsor,” terangnya.
Adapun dua daerah yang menderita dampak terparah adalah Kabupaten Manggarai serta Manggarai Timur, disusul oleh Nagekeo pada peringkat ketiga berdasarkan skala keparahan bencana.
Menyinggung rincian korban jiwa, Suharyanto menguraikan bahwa dari total 105 korban meninggal dunia, 48 orang di antaranya merupakan korban yang terdampak langsung secara fisik oleh hantaman gempa.
Sedangkan 57 korban lainnya merupakan penambahan data jiwa yang ditemukan atau wafat dalam proses rangkaian penanganan pascabencana, merujuk pada hasil operasi pencarian serta pertolongan oleh Basarnas serta laporan dari instansi kesehatan.
“Yang sebetulnya terkena gempa langsung korbannya itu 48 orang. Kemudian ada tambahan 57, ini ada datanya lengkap memang hasil dari operasi SAR yang dilakukan oleh Basarnas,” paparnya.
Tambahan korban jiwa tersebut antara lain bersumber dari pasien dalam perawatan medis yang gagal diselamatkan, serta golongan rentan yang mengalami trauma mendalam pascabencana, mencakup lansia dan anak-anak.
Sejak hari pertama bencana melanda, jajaran pemerintah langsung menggalakkan koordinasi penanggulangan lewat Posko Pengendalian Nasional.
Suharyanto menyampaikan bahwa BNPB bersinergi dengan kementerian terkait telah membangun sistem satuan tugas berjenjang, di mana Satgas tingkat kabupaten dan kota dikomandoi langsung oleh bupati atau wali kota, sementara Satgas tingkat provinsi diketuai oleh gubernur.
Lebih lanjut, pemerintah pusat membentuk Satgas pendampingan serta membuka posko pada dua titik wilayah, yakni Labuan Bajo dan Maumere.
“Jadi ini diaktifkan lagi Satgas. Untuk Satgas kabupaten kota dipimpin oleh bupati terkait, Satgas provinsi dipimpin oleh gubernur. Kemudian kami dari pemerintah pusat ini membentuk Satgas pendampingan,” ujarnya.
Posko Labuan Bajo difokuskan untuk mengurus empat wilayah kabupaten yang mencakup Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo. Sedangkan Posko Maumere disiagakan guna mengelola tiga kabupaten yaitu Sikka, Ende, dan Ngada.
“Jadi tujuh kabupaten itu kami bagi dua,” ungkap Suharyanto.
Di samping itu, ia menambahkan bahwa pembagian posko wilayah tersebut bertujuan guna menjamin kelancaran distribusi logistik agar berjalan lebih efisien.
Khusus untuk kawasan Flores bagian tengah seperti Ngada dan Nagekeo, pemerintah bakal menyesuaikan jalur pengiriman berlandaskan titik lokasi yang paling strategis guna mencukupi keperluan warga.
“Mana yang bisa lebih maksimal untuk logistiknya kami geser ke situ,” pungkasnya.
