DINAMIKAUANG.COM — Kabupaten Garut mencatat realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 64.551,75 ton dari total alokasi 116.941,70 ton. Angka ini setara 55,21 persen, dengan rincian Urea 26.249,65 ton, NPK 38.261,50 ton, dan pupuk organik 40,60 ton. Adapun NPK Kakao belum tersalurkan sama sekali dari alokasi 4,7 ton.
Untuk mengejar sisa penyaluran yang masih besar, Pupuk Indonesia menggelar "Pilar Tani: Evaluasi Administrasi dan Sosialisasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi" di Garut, Jumat (28/8). Program ini menjadi forum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi soal regulasi terbaru sekaligus mengidentifikasi hambatan di lapangan.
Administrasi Kios Jadi Sorotan Utama Evaluasi
Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia Robby Setiabudi Madjid menyebut ketidaksesuaian administrasi menjadi salah satu kendala yang berpotensi menghambat kelancaran distribusi. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam melengkapi dokumen transaksi, khususnya terkait verifikasi melalui sistem i-Pubers periode Januari-Juli 2026.
"Mari kita lakukan pendampingan dalam rangka peningkatan kemampuan PPTS dalam administrasi penyaluran pupuk bersubsidi, agar ketidaksesuaian dalam administrasi bisa kita minimalisir, mengingat persoalan administrasi dapat berdampak kepada PPTS karena berdasarkan SPJB kelalaian dalam proses penyaluran harus dipertanggungjawabkan oleh PPTS," ujar Robby.
Konsekuensi ini tidak main-main. Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), setiap kelalaian dalam proses penyaluran menjadi tanggung jawab penuh pemilik kios atau PPTS (Penyalur Pupuk Subsidi). Karena itu, perbaikan administrasi menjadi prioritas agar transaksi dari kios ke petani berjalan mulus.
Dukungan Regulasi Dorong Serapan Pupuk Nasional
Di tingkat nasional, Robby menilai penyaluran pupuk subsidi berjalan baik. Penyederhanaan regulasi dan penurunan harga tebus turut mendorong optimalisasi serapan pupuk oleh petani.
Senada dengan itu, Direktur Pupuk Kementerian Pertanian Syamsuddin menegaskan bahwa pupuk bersubsidi harus dikelola sesuai prinsip 7 Tepat untuk mendukung swasembada pangan. Di Garut, terdapat 11 PUD (Penyuluh Unit Distribusi) dan 283 PPTS yang bertugas memastikan kelancaran penyaluran.
"Tata kelola pupuk bersubsidi harus bisa dijalankan dengan baik, sesuai dengan prinsip 7 Tepat untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian," kata Syamsuddin.
Stok Aman, Dinas Pertanian Dukung Percepatan
Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Garut Rieza Fauzani memastikan penyaluran selama ini berjalan lancar karena stok di setiap PPTS tersedia. Alokasi pupuk bersubsidi Garut tahun ini terdiri dari Urea 59.302 ton, NPK Phonska 56.960 ton, NPK Kakao 4,7 ton, dan pupuk organik 675 ton.
"Kami memberikan apresiasi kepada Pupuk Indonesia karena kegiatan ini akan mendorong optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi," ujar Rieza.
Dengan stok yang terjamin, tantangan terbesar kini ada pada kecepatan administrasi dan verifikasi data. Evaluasi berkala lewat Pilar Tani diharapkan mampu menekan potensi kesalahan dokumen dan mempercepat realisasi penyaluran hingga akhir periode.