JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) mendesak pemerintah supaya semakin memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi di tengah kuota 2026 yang berisiko melampaui estimasi awal.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman menyatakan bahwa pengawasan terhadap penyaluran LPG 3 kg wajib diperketat agar subsidi bisa diterima oleh lapisan masyarakat yang berhak.
Saleh memandang pemerintah perlu menggandeng pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi LPG 3 kg. Peranan pemerintah daerah dianggap krusial untuk menjamin agar penyaluran subsidi berjalan tepat sasaran di wilayah daerah.
Di samping pengawasan, pembinaan terhadap pangkalan LPG mesti dijalankan secara berkesinambungan. Pangkalan berfungsi sebagai garda terdepan penyaluran LPG bersubsidi sehingga ketaatan terhadap aturan distribusi menjadi unsur vital dalam mempertahankan ketepatan sasaran subsidi.
"Termasuk pembinaan yang terus menerus ke pangkalan LPG juga perlu dilakukan karena mereka sebagai ujung tombak penyaluran LPG subsidi," ujarnya, dikutip Minggu (30/8/2026).
Sementara itu, Saleh melihat bahwa lonjakan konsumsi LPG bersubsidi atau public service obligation (PSO) dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan permintaan.
Selain itu, selisih harga antara LPG PSO dan non-PSO yang semakin melebar turut memicu potensi migrasi konsumen dari LPG nonsubsidi menuju LPG bersubsidi. Keadaan tersebut berpotensi menyebabkan konsumsi LPG PSO terus merangkak naik.
"Idealnya subsidi energi itu subsidi langsung ke orang. Kalau belum bisa dilakukan berarti lewat skema subsidi tertutup atau dengan data NIK seperti saat ini," kata Saleh.
Menurutnya, skema subsidi yang lebih tepat sasaran diperlukan guna meredam potensi perpindahan konsumen dari LPG nonsubsidi kepada LPG bersubsidi.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kuota LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi jebol pada 2026. Tingkat konsumsinya diprediksi melampaui target awal yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan, kuota gas melon bersubsidi pada 2026 dipatok sebesar 8 juta ton.
Adapun realisasi penyaluran LPG 3 kg telah menyentuh angka 5,04 juta ton hingga Juli 2026 atau mencapai 63,06% dari kuota 8 juta ton.
Di sisi lain, pihaknya memproyeksikan konsumsi LPG 3 kg sanggup mencapai 8,67 juta ton sampai penghujung 2026. Jumlah tersebut mencapai 108,46% dari kuota tahun ini.
"Memang kalau kami perhatikan bahwa di tahun 2025 kemarin juga sudah ada penyesuaian untuk prognosa dan untuk tahun 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton LPG," tutur Laode.