JAKARTA - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Muhammad Anwar Bashori, menegaskan urgensi kemandirian pasokan bahan baku uang kertas guna melindungi kedaulatan rupiah.
Penegasan tersebut diungkapkan oleh Anwar dalam agenda uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi XI DPR RI pada Kamis (27/8/2026).
Menurut Anwar, volume permintaan uang kertas di Indonesia tergolong sangat tinggi, yakni mencapai sekitar 6,5 miliar lembar per tahun. Walaupun tingkat ketergantungan terhadap luar negeri dikabarkan telah menurun, Indonesia tetap menyisakan ketergantungan impor bahan baku tersebut.
"Indonesia ternyata masuk ke kebutuhan uang kertas terbesar di dunia. Ini 6,5 miliar setiap tahun. Sementara kami masih tergantung daripada impor, meskipun impor kami berkurang," ujar Anwar dalam paparannya.
Lebih lanjut, Anwar menjelaskan bahwa kondisi demikian memerlukan perhatian serius lantaran jumlah produsen kertas uang di kancah global terbilang terbatas. Ketergantungan penuh terhadap pihak asing berpotensi menimbulkan kerentanan tatkala terjadi instabilitas geopolitik dunia.
"Begitu ada persoalan geopolitik yang terjadi, ketergantungan kami kepada pemasok uang dunia sangat-sangat tinggi," katanya.
Oleh sebab itu, Anwar memandang pentingnya percepatan kemandirian pasokan kertas uang yang kini telah mulai dirintis pengembangannya oleh pihak BI. Upaya tersebut ditempatkan sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan rupiah secara menyeluruh.
Tugas pokok BI tidak sebatas memastikan ketersediaan fisik uang rupiah, melainkan juga menjamin agar mata uang tersebut dapat diakses dan diterima oleh seluruh masyarakat di berbagai penjuru nusantara.
Tantangan geografis Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan tentu menuntut strategi distribusi yang komprehensif.
Anwar memaparkan bahwa jumlah uang kartal yang beredar di tengah masyarakat saat ini menyentuh angka sekitar 1.314 triliun rupiah. Besarnya volume tersebut mustahil bisa didistribusikan secara mandiri oleh BI tanpa adanya kerja sama lintas sektor.
Dalam rangka menjangkau wilayah-wilayah terluar dan terpencil, BI menggandeng berbagai instansi strategis, termasuk TNI Angkatan Laut serta PT Pelni, melalui pelaksanaan program kolaboratif seperti Ekspedisi Rupiah Berdaulat.
"Begitu kami melihat mengedarkan uang 17.000 pulau, dan seluruh Indonesia tidak mungkin kami lakukan mandat itu sendiri. Makanya kami bersinergi dengan TNI AL, dengan Pelni, dengan lembaga lain untuk mencapai pulau-pulau yang terpencil," jelasnya.
Menutup keterangannya, Anwar menggarisbawahi bahwa manajemen pengelolaan uang rupiah melampaui sekadar fungsi alat transaksi ekonomi belaka, melainkan wujud nyata kehadiran negara bagi seluruh warga negara Indonesia.
"Ujungnya satu, supaya semua uang rupiah menjadi simbol kedatangan negara itu selalu diterima oleh mereka," katanya.
Penguatan rantai pasok secara menyeluruh—mulai dari kemandirian bahan baku hingga kelancaran distribusi logistik wilayah—diyakini menjadi fondasi vital dalam mempertahankan kedaulatan rupiah di tengah dinamika risiko global.