JAKARTA - Menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI), pihak istana merancang distribusi Bantuan Pangan Beras Sesi II sejumlah 997.200 ton bahan pangan bagi 33,24 juta rumah tangga sasaran di seluruh penjuru Indonesia.
Inisiatif ini diposisikan sebagai pilar strategis dalam rangka memelihara ketersediaan bahan pokok, mengamankan daya beli publik, serta mengoptimalkan pengendalian harga beras sepanjang paruh kedua tahun 2026.
Bantuan sesi kedua ini dipersiapkan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi bulanan selama periode Juli, Agustus, serta September 2026. Pendekatan distribusi rangkap tiga bulan sekaligus atau one shoot dipilih agar manfaat bantuan dapat segera dinikmati oleh masyarakat secara instan.
Nanti, tiap-tiap keluarga penerima manfaat bakal mengantongi jatah 10 kilogram (kg) beras per bulan atau akumulasi total 30 kg yang dijadwalkan mulai digelontorkan serentak sejak 17 Agustus 2026.
"Sebanyak tiga kali atau untuk tiga bulan, 10 kilogram kali 33.244.000, jadi kurang lebih satu juta ton," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Selasa (11/8/2026).
Sebagai catatan, Bantuan Pangan Beras Sesi II merupakan kelanjutan dari gelombang pertama yang sukses menjangkau 33,14 juta keluarga atau setara 99,7 persen dari target keseluruhan, dengan akumulasi beras yang tersalurkan mencapai 664.880 ton.
Jika target penyaluran sesi kedua ini terealisasi secara penuh, total volume bantuan pangan beras sepanjang kurun waktu 2026 diproyeksikan menyentuh angka sekitar 1,66 juta ton.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa penetapan subjek penerima bantuan didasarkan pada acuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) edisi ketiga yang resmi diluncurkan pada 2026.
Pembaruan basis data penerima ini dipandang krusial agar paket bantuan tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan sekaligus meminimalisir potensi salah alokasi.
Pada hari Selasa (28/7/2026), Bapanas mengumumkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan lampu hijau atas Anggaran Belanja Tambahan senilai Rp 17,52 triliun guna mendanai program bantuan pangan beras tiga bulan tersebut.
Dana tambahan itu telah disetujui serta ditindaklanjuti ke dalam bentuk Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) sebagai bagian dari mekanisme administratif sebelum eksekusi penugasan.
"Persetujuannya dapat tiga bulan. Anggarannya Rp 17,52 triliun dapatnya," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.
Kesiapan operasional distribusi Bantuan Pangan Beras Sesi II ini turut ditopang oleh kekuatan cadangan beras nasional yang tercatat menembus angka 5,25 juta ton pada seluruh gudang Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) per tanggal 28 Juli 2026.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani pada 13 Juli 2026 sempat memaparkan bahwa volume stok beras yang dihimpun Bulog berada di kisaran 5,4 juta ton.
Fluktuasi angka tersebut merepresentasikan pergerakan stok seiring dinamika pengadaan, proses pengolahan, hingga realisasi distribusi dari berbagai program kerakyatan pemerintah.
Ketersediaan stok yang melimpah ini memberikan keleluasaan bagi negara dalam mengeksekusi program bantuan pangan tanpa mengorbankan kapasitas pengamanan stabilitas pasokan serta harga di pasaran.
Secara paralel, Perum Bulog terus menggenjot penyerapan gabah dan beras hasil petani lokal agar cadangan pangan strategis negara senantiasa disokong oleh produksi domestik.
Bapanas menilai, penggelontoran hampir 1 juta ton beras langsung ke tangan keluarga sasaran ampuh meredam lonjakan harga di tingkat konsumen akhir.
Ketika sebagian porsi kebutuhan dapur rumah tangga tertutupi lewat subsidi pangan, tekanan permintaan di pasar terbuka dapat dikendalikan, sehingga program ini bertindak ganda sebagai instrumen jaring pengaman sosial sekaligus penstabil harga.
Oleh karena itu, pemerintah menginstruksikan agar mutu beras yang didistribusikan tetap terjaga secara ketat.
Perum Bulog diminta konsisten menjalankan uji kualitas serta pemeriksaan kesiapan logistik sebelum tahap distribusi dilakukan, sehingga bantuan yang sampai di tangan masyarakat senantiasa memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Dengan demikian, pengguliran Bantuan Pangan Beras Sesi II menjelang perayaan HUT ke-81 RI membawa pesan kuat bahwa ketahanan cadangan pangan harus mendatangkan faedah nyata bagi publik.
Keberhasilan swasembada serta tingginya volume stok beras tidak sekadar diukur dari penuhnya gudang penyimpanan, melainkan dari kemampuan negara dalam memastikan kelompok rentan tetap mempunyai akses terhadap pangan.
Melalui distribusi 30 kg beras bagi setiap keluarga sasaran, pemerintah berupaya menjamin bahwa hasil panen petani serta cadangan pangan nasional mampu menjadi penyangga hidup masyarakat sekaligus memperkokoh stabilitas ketahanan pangan tanah air.