DINAMIKAUANG.COM — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, termasuk menyerahkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ke Kejaksaan. Penegasan itu disampaikan saat berdialog bersama wartawan senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026). Prabowo juga menyoroti risiko hukuman mati yang tak bisa diralat jika bukti hukum ternyata lemah.
Presiden RI Prabowo Subianto angkat bicara soal wacana hukuman mati bagi koruptor. Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar siapa yang dihukum, melainkan sifat putusan mati yang permanen dan tak bisa dikoreksi jika kelak ditemukan kekeliruan.
Pernyataan itu disampaikan dalam dialog bersama sejumlah wartawan senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026). Siaran dialog tersebut baru ditayangkan CNBC Indonesia pada Rabu (16/9/2026).
Risiko Salah Putusan Jadi Pertimbangan
Prabowo menyoroti bahaya kesalahan putusan hukum akibat pembuktian yang kurang memadai. Ia menilai hukuman mati tidak memberi ruang perbaikan bila belakangan terbukti ada kekeliruan.
"Mengenai hukuman mati, ini masalah ya, bukan soal koruptor ya, masalah siapa pun yang hukum mati, masalahnya kalau dilaksanakan enggak bisa diralat," kata Prabowo.
Ia mencontohkan pengalaman di Amerika Serikat, tempat sejumlah terpidana mati belakangan terbukti tidak bersalah setelah adanya uji DNA. Karena itu, Prabowo menilai penanganan korupsi lebih efektif diarahkan pada langkah konkret yang berdampak langsung bagi pemulihan negara.
Fokusnya antara lain penindakan tegas, penguatan sistem pengawasan, dan optimalisasi pengembalian kerugian negara. Namun untuk korupsi dana bencana alam, Prabowo menegaskan pelaku tetap harus dijatuhi hukuman sangat berat karena tergolong kejahatan luar biasa.
Dadan Hindayana hingga Kader Gerindra
Soal komitmen tidak tebang pilih, Prabowo mengaku telah membuktikannya dengan menyerahkan sejumlah orang dekat ke aparat penegak hukum. Salah satunya mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, terkait kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Saya kira saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat (sebagai) kepala BGN, saya serahkan ke Kejaksaan," ujar Prabowo.
Ia menegaskan tidak akan meloloskan siapa pun, baik perwira maupun rekan dekat, dari proses hukum jika terbukti melanggar. Prabowo juga mengingatkan kader Partai Gerindra agar tidak memakai kekuasaan untuk melindungi pihak yang bersalah.
"Sama begitu saya jadi presiden, saya sudah bilang: 'Hati-hati. Saudara, Gerindra, jangan karena saya presiden, kalau kamu salah saya enggak bisa lindungi kamu,'" katanya.
Menurut Prabowo, sudah banyak bupati dan wali kota dari Gerindra yang ditangkap aparat penegak hukum. Ia meminta tidak ada keraguan menindak siapa pun yang terbukti bersalah.
Cerita Kasus Asabri dan Aturan di Kementerian Pertahanan
Prabowo juga mengungkap pengalamannya menangani kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) saat menjabat Menteri Pertahanan. Ketika itu Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanyakan keterkaitan sejumlah jenderal pada kasus tersebut.
Prabowo menjawab bahwa pangkat militer tidak boleh menjadi alasan mengabaikan dugaan tindak pidana. Ia lantas mengirim surat ke Kejaksaan Agung untuk menyerahkan penanganan kasus itu.
"Saya bilang 'Pak, kalau seorang jenderal mencuri dari rakyat atau mencuri dari anak buahnya sendiri, jangan anggap dia jenderal lagi!'" ujarnya.
Kebijakan serupa ia terapkan sejak awal menjabat Menteri Pertahanan. Prabowo melarang keluarga dan orang dekatnya mencari bisnis di lingkungan kementerian yang dipimpinnya, dan mencabut nama-nama yang tetap ikut proyek.
Langkah itu, menurut Prabowo, menjadi contoh bahwa kepentingan negara dan rakyat harus berada di atas kepentingan pribadi maupun hubungan pertemanan. Ia berharap aparat penegak hukum tetap bekerja tanpa ragu menindak pelaku korupsi, termasuk yang berasal dari lingkaran terdekatnya.
