JAKARTA - Danantara Indonesia memastikan bahwa cakupan pengawasan ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan segera diperluas ke berbagai lini komoditas strategis lainnya.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa skema pengawasan ekspor oleh DSI ke depan bakal menjangkau area yang lebih luas dari cakupan saat ini yang masih dipusatkan pada tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit (crude palm oil/CPO), serta ferro alloy.
"Nantinya pasti ada [perluasan], nantinya pasti ada. Ya kan sekarang ini baru tiga dulu," ujar Rosan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jumat (14/8/2026).
Rosan memaparkan bahwa ketiga komoditas tersebut sengaja diprioritaskan pada fase awal karena memiliki porsi serta besaran nilai devisa ekspor yang paling dominan. Dirinya mengeklaim bahwa total nilai ekspor batu bara tercatat berada di kisaran angka US$30 miliar, yang kemudian disusul oleh komoditas CPO beserta produk turunannya yang berkisar antara US$20 miliar hingga US$24 miliar.
Rosan menilai bahwa penerapan pengawasan melalui instrumen DSI ini diyakini mampu meredam praktik curang seperti under invoicing serta transfer pricing. Melalui integrasi data secara realtime, harga deklarasi yang dilaporkan oleh para eksportir nantinya dipastikan akan disesuaikan secara akurat dengan harga pada indeks pasar internasional.
“Sekarang kami sudah bekerja sama dengan Bea Cukai. Ini semua kami sudah langsung berjalan mendeteksi, terus terang mungkin sekarang baru 60% karena integrasi sistem memang takes time. Namun, dari situ saja kami sudah bisa menangkap angka volume dan harga dengan baik,” pungkas Rosan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat membeberkan bahwa sistem pengawasan yang dijalankan oleh DSI telah berhasil mengidentifikasi adanya potensi perolehan devisa tambahan hingga mencapai US$5 miliar yang bersumber dari hasil koreksi selisih harga serta penyesuaian pembayaran Devisa Hasil Ekspor (DHE).
“DSI telah menemukan potensi tambahan US$5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, dari pembayaran devisa hasil ekspor," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut pandangan Presiden Prabowo, potensi perolehan tambahan tersebut berhasil terungkap berkat berjalannya proses pemantauan ketat terhadap seluruh transaksi ekspor. Ke depannya, pemerintah berencana untuk semakin memperluas pengelolaan serta pemantauan ekspor berbagai komoditas melalui peran DSI.
“Bayangkan jika dalam waktu yang akan datang semua ekspor komoditas kami akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara,” ucap Kepala Negara.
