JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong badan usaha milik desa (BUMDes) menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di perdesaan.
Menurutnya, potensi ekonomi desa selama ini masih jauh dari optimal dan dapat dikembangkan melalui beragam model bisnis berbasis potensi lokal.
Yandri mencontohkan sejumlah desa yang mampu membangun kegiatan ekonomi secara mandiri, bahkan tanpa sepenuhnya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dana desa.
Salah satu model yang menarik perhatiannya adalah pengembangan usaha desa melalui penyertaan modal masyarakat. Warga dapat berpartisipasi sebagai pemodal dan memperoleh pembagian hasil sesuai dengan besaran investasi yang ditanamkan.
“Dari mana duitnya? Satu rupiah pun tidak pakai APBN. Satu rupiah pun tidak pakai dana desa. Dari mana? Saham penduduknya,” ujarnya, Rabu (12/8/2026).
Menurut dia, model tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi desa tidak selalu harus menunggu intervensi pemerintah. Desa dapat menggerakkan sumber daya yang dimiliki, termasuk tanah, sumber air, energi, hingga potensi usaha masyarakat.
Yandri juga mencontohkan BUMDes yang tumbuh melalui kerja sama dengan sektor perkebunan. Dalam model tersebut, BUMDes tidak hanya menyediakan kebutuhan seperti pupuk, tetapi juga mengambil peran dalam rantai bisnis, termasuk jasa pengangkutan tandan buah segar (TBS).
Menurutnya, model seperti itu dapat direplikasi di daerah lain, terutama desa-desa yang memiliki keterkaitan dengan industri perkebunan sawit.
“Bayangkan, perkebunan sawit itu tidak terkenal dan tidak terlalu luas, bisa begitu. Saya tahu ada sekitar 16.000 desa yang beririsan dengan perkebunan sawit. Ini jadikan model,” katanya.
Dia menilai masih banyak sumber pertumbuhan ekonomi desa yang belum tergarap. Selain BUMDes berbasis pertanian dan perkebunan, pemerintah juga mendorong pengembangan desa ekspor, desa wisata, hingga desa budaya.
Menurut Yandri, sejumlah kawasan bekas tambang, misalnya, dapat diubah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Dengan kreativitas dan pengelolaan yang tepat, aset yang sebelumnya tidak produktif dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
“Desa ekspor, desa wisata, ini yang tidak tereksplor,” ujarnya.
Salah satu program yang tengah didorong pemerintah adalah Desa Ekspor. Yandri menyebut hingga saat ini terdapat sekitar 338 desa yang telah terlibat dalam program tersebut dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp1 triliun dalam lebih dari satu tahun.
Komoditas yang dikembangkan pun beragam, mulai dari jahe, serai, hingga bawang merah. Program tersebut dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan.
“Sekarang permintaan jahe banyak, serai banyak, bawang merah banyak. Nah, ini mau saya buat desa-desa tematik, desa ekspor,” katanya.
Ke depan, Kementerian Desa dan PDT juga menyiapkan sejumlah program lain yang dirangkum dalam konsep 12 Aksi Bangun Desa. Program tersebut mencakup pengembangan desa wisata, desa ekspor, desa budaya, serta model pembangunan lain yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.
Selain pengembangan ekonomi, Yandri menaruh perhatian pada keterlibatan generasi muda. Dia berencana memperluas akses pemuda desa terhadap pendidikan, pelatihan, dan pengalaman internasional agar dapat kembali menjadi penggerak perubahan di daerah asalnya.
Salah satu konsep yang disiapkan adalah pengiriman pemuda desa untuk belajar dan magang di luar negeri, termasuk Jepang. Setiap peserta nantinya diharapkan tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi dan pembangunan setelah kembali ke desa.
Konsep tersebut, menurut Yandri, serupa dengan training of trainers. Pemuda yang memperoleh pengalaman dan wawasan baru diharapkan dapat menularkannya kepada masyarakat dan menjadi agregator perubahan di tingkat desa.
“Jadi kami buat pemuda desa itu hebat. Mereka pulang nanti menjadi agregator perubahan di desa itu,” katanya.
Yandri menegaskan pembangunan desa pada akhirnya bukan sekadar pembangunan infrastruktur atau penyaluran anggaran. Desa harus mampu membangun ekosistem ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal, melibatkan masyarakat, serta membuka ruang bagi generasi muda untuk menjadi pelaku utama perubahan.
“Bangun desa, membangun Indonesia. Jadi kalau kami membangun desa, pasti membangun Indonesia,” ujarnya.
