JAKARTA - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana memaparkan bahwa segenap kementerian/lembaga (K/L) di bawah kawasan pengawasan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I (Ditjen PKN I) sukses mengantongi predikat Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan (LK) tahun 2025.
K/L yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ialah Komisi Yudisial (KY), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lalu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Kemudian juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Badan Narkotika Nasional (BNN).
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” katanya saat menyampaikan LHP atas LK K/L Tahun 2025 yang merupakan entitas pemeriksaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I (Ditjen PKN I) BPK, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Di dalam LHP yang disampaikan, BPK menyajikan beberapa usulan sebagai bagian dari upaya pembenahan berkesinambungan.
Sejumlah saran itu berkaitan dengan penguatan tata kelola keuangan serta sistem pengendalian intern, penataan dan optimalisasi manajemen Barang Milik Negara (BMN), serta peningkatan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan maupun pelaksanaan kontrak.
Oleh karena itu, BPK mendorong seluruh entitas supaya segera menindaklanjuti rekomendasi yang diserahkan agar mutu pengelolaan keuangan negara dapat terus menanjak.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ungkap dia.
Lebih lanjut, Anggota I BPK menguraikan urgensi transformasi menuju Government 5.0, yakni paradigma pemerintahan yang menyatukan teknologi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), analisis data, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan yang berpusat pada masyarakat.
Menurutnya, laporan keuangan tidak lagi sekadar menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan publik yang berbasis data serta bermutu.
Nyoman pun menegaskan bahwa kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat mutu tata kelola pemerintahan, bukan menggantikan peran manusia.
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, ucapnya, pada akhirnya tetap ditentukan oleh integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab para penyelenggara negara.
"BPK akan terus menjalankan amanat konstitusi secara independen, objektif, dan profesional serta bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," ucap Nyoman.
