JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapannya dalam menjalankan rencana pemerintah terkait pembatasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat golongan ekonomi atas, khususnya kategori desil 9 dan 10.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengemukakan bahwa pihak korporasi saat ini masih menantikan ketetapan resmi dari pemerintah mengenai mekanisme aturan pembatasan yang menyasar kelompok masyarakat kelas menengah ke atas tersebut.
"Sampai saat ini kami masih menunggu pastinya, karena di level pemerintah, kami adalah badan usaha yang akan mengikuti bagaimana arahan dari pemerintah," terangnya saat ditemui di Cilacap, Kamis (10/9/2026).
Meski demikian, manajemen Pertamina Patra Niaga memandang kebijakan tersebut memiliki tujuan utama untuk mengoptimalkan ketepatan sasaran distribusi energi bersubsidi.
"Semangat yang diusung adalah kembali lagi bagaimana pendistribusian BBM ini tepat sasaran. Regulatornya, penentu kebijakannya itu ada di pemerintah," lanjut Roberth.
Sejalan dengan hal tersebut, korporasi berkomitmen penuh untuk mengaplikasikan ketentuan pembatasan begitu instruksi tertulis dari pemerintah diterbitkan.
Berkenaan dengan teknis pelaksanaan di lapangan, Roberth menyebutkan bahwa pihaknya masih menanti arahan lanjutan, termasuk perihal optimalisasi sistem barcode guna mendeteksi kelompok konsumen desil 9 dan 10.
"Kami dari Pertamina memahaminya adalah bahwa BBM bersubsidi itu untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk masyarakat yang berhak dan layak untuk menerima subsidi," kata Roberth.
Pada akhirnya, apa pun skema yang nantinya ditetapkan, PT Pertamina Patra Niaga siap memberikan dukungan penuh demi memastikan alokasi subsidi beralih kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
"Sehingga baik itu desil maupun mekanisme yang lain, selama semangatnya adalah masyarakat yang dianggap mampu itu diarahkan, diajak, diimbau untuk menggunakan BBM non-subsidi, sementara yang energi bersubsidi ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat yang layak untuk menerima subsidi, Pertamina akan suka," kata Roberth.