JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggembleng tata kelola serta mitigasi risiko untuk mengakselerasi realisasi Program 3 Juta Rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menandaskan bahwa transparansi merupakan salah satu pijakan budaya kerja yang wajib ditanamkan di lingkungan Kementerian PKP. Menurut pandangannya, penyampaian informasi terkait eksekusi program mesti diutarakan secara jujur dan akurat agar jajaran pimpinan sanggup mengambil opsi keputusan berlandaskan realitas riil di lapangan.
“Saya ingin Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) bekerja dengan aman. Kami bangun kultur ‘bicara yang benar, bukan yang enak didengar’ untuk Kementerian PKP,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Ia membeberkan bahwa jaminan keamanan serta kepastian hukum dalam mengeksekusi program menjadi poin yang sangat krusial. Maka dari itu, sebelum alur kebijakan dan program dijalankan, Kementerian PKP wajib memastikan seluruh rangkaian proses telah dikonsultasikan serta diselaraskan dengan instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Kejaksaan, sehingga operasional program berpijak pada fondasi tata kelola yang transparan.
Ara pun menggarisbawahi krusialnya keteguhan kepemimpinan dalam menetapkan keputusan sekaligus pasang badan atas skema kebijakan yang diambil. Karakter kepemimpinan tersebut mesti beriringan dengan integritas, kepatuhan atas regulasi, serta keberanian dalam memaparkan kondisi yang sebenarnya.
“Saya mau menjaga kalian semua agar aman, tapi kalau ada yang melanggar hukum saya tetap menegakkan hukum dengan benar. Saya Menteri Perumahan, saya bangga sama kalian karena kalian melakukannya bukan untuk uang, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia,” katanya.
Dia turut mengingatkan jajarannya untuk memancangkan nilai integritas, reputasi kepercayaan, serta azas kebermanfaatan sebagai fondasi utama dalam bertugas. Tiap-tiap agenda perumahan yang digulirkan wajib mendatangkan kemaslahatan nyata bagi publik, terkhusus kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta pihak-pihak yang membutuhkan hunian layak.
“Pegawai Kementerian PKP bekerja dengan hati dan profesional, saling mendoakan dan mengingatkan dalam bekerja untuk masyarakat kecil. Saya percaya Tuhan akan membalas semua kebaikan kalian,” ujarnya.
Lebih jauh, Ara memacu seluruh jajaran BP3KP agar berdedikasi menghasilkan pencapaian maksimal dan mengukir sejarah lewat kontribusi nyata pada pembangunan sektor perumahan nasional. Kinerja prima, target yang terwujud, serta alur pelaksanaan program yang bersih bebas korupsi bakal menjadi pertimbangan utama dalam jenjang karier aparatur di Kementerian PKP.
“Kerja yang baik harus dihargai. Bagi yang berprestasi, targetnya tercapai, dan tidak ada korupsi dalam pelaksanaan pekerjaannya, tentu kami berikan penghargaan,” katanya.
Kementerian PKP menegaskan urgensi penguatan sistem pengawasan internal dan mitigasi pencegahan korupsi di tiap fase operasional program. Kepala Balai beserta Kepala Satuan Kerja (Kasatker) diinstruksikan menjadi nahkoda pengendali utama di wilayahnya masing-masing dengan memahami secara langsung dinamika pekerjaan, potensi hambatan, hingga titik risiko yang sanggup mengganggu ketercapaian target.
Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyerukan pentingnya transparansi data dan informasi pada perhelatan program. Tiap tahap pekerjaan harus dapat dipantau secara gamblang sehingga indikasi keterlambatan maupun kendala dapat terdeteksi serta ditangani dengan sigap.
“Kepala Balai dan Kasatker harus menjadi pengendali utama dan mengetahui secara langsung kendala-kendala yang terjadi. Tidak boleh ada manipulasi data. Setiap tahapan pekerjaan harus memiliki sistem dan timeline yang jelas sehingga tahapan yang belum dilaksanakan dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti,” ujar Heri.