JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan komitmen penuh untuk terus memperkuat sinergi dengan jajaran pemerintah pusat demi menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi serta memastikan realisasi berbagai program prioritas pemerintah yang terangkum dalam agenda Asta Cita.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengungkapkan bahwa beragam indikator capaian pembangunan yang dijabarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada hari Jumat (14/8/2026), pada dasarnya memberikan rasa optimisme yang besar bagi daerah.
Menurut pandangannya, keberhasilan dalam mengeksekusi deretan program serta kebijakan negara tersebut menuntut adanya kolaborasi lintas tingkat pemerintahan yang wajib berjalan secara padu, mulai dari level pusat hingga ke daerah.
"Indikator-indikator tadi tentu memberikan optimisme bahwa program-program yang ada di dalam Asta Cita ini menunjukkan adanya capaian-capaian yang harus kami teruskan, harus kami lanjutkan momentumnya dan perlu peran yang sinergis dari tingkat pusat hingga daerah, begitu," ungkap Emil saat ditemui awak media di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (14/8/2026).
Emil menjelaskan bahwa sejumlah arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo mencakup cakupan pembangunan yang sangat luas dengan fokus utama untuk mendongkrak efektivitas program prioritas tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia memaparkan beberapa program atau kebijakan strategis yang digarisbawahi untuk diakselerasi implementasinya di daerah, di antaranya adalah optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR), serta penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Jadi, kami kalau mau diulas satu persatu tentu panjang ya, tetapi pada intinya tentu program-program prioritas tadi itu disampaikan oleh Bapak Presiden masih akan ditingkatkan ya. Dari mulai optimalisasi KDMP untuk penyaluran barang-barang yang bersubsidi, sekolah rakyat, kemudian juga tentunya bagaimana meningkatkan tata kelola pemerintahan," paparnya.
Terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Emil menegaskan bahwa Pemprov Jatim tetap konsisten memberikan dukungan penuh atas keberlangsungan program tersebut, kendati ranah kewenangan utama pelaksanaannya dipegang sepenuhnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Pelaksanaan makan bergizi gratis yang harus amanah meskipun itu sepenuhnya menjadi kewenangan BGN namun pemerintah daerah harus memberikan dukungannya terutama atas yang menjadi kewenangan pemerintah daerah semisal SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan juga IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) begitu," ucapnya.
Guna menjamin agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan secara optimal sesuai dengan perencanaan, Emil menyampaikan bahwa pihak Pemprov Jatim telah mengambil langkah koordinasi langsung dengan Kepala BGN, Sudaryono, serta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melalui forum rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan secara daring.
Sinergi lintas kelembagaan ini difokuskan secara khusus untuk mendongkrak kualitas serta mutu penyelenggaraan program MBG di seluruh wilayah Jawa Timur, sehingga manfaat besar yang dihadirkan dapat dirasakan secara aman, terjamin pemenuhan gizinya, serta maksimal bagi seluruh sasaran penerima manfaat.
"Nah, kemarin baru ada rakor dengan Kepala BGN dan Mendagri juga membahas mengenai optimalisasi sinergi Pemda dengan BGN untuk bisa menyempurnakan program atau pelaksanaan dari program MBG," ujarnya.