JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lalu Hadrian Irfani, memberikan komitmen untuk memperjuangkan tingkat kesejahteraan bagi para guru dan dosen di tanah air, utamanya melalui kebijakan kenaikan gaji.
Menurut pandangannya, aspek kesejahteraan tenaga pendidik tersebut sama sekali tidak boleh diabaikan di tengah kebijakan kenaikan tunjangan kinerja bagi aparat penegak hukum dan penegak keadilan.
"Kenaikan gaji dan tunjangan. Kalau hakim naik, TNI-Polri tukinnya naik, maka guru dan dosen juga kami dorong untuk naik gaji dan tunjangannya," katanya di DPR, seusai rapat laporan RUU APBN 2027, Jumat (14/8/2026).
Politisi tersebut mendorong agenda peningkatan taraf kesejahteraan guru sebagai salah satu fondasi prioritas yang sangat krusial. Pasalnya, kesejahteraan guru memegang peranan sebagai pilar utama dalam upaya mengatrol mutu serta kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.
Pernyataan ini mengemuka di tengah agenda masif pemerintah yang tengah fokus memperbaiki sarana dan prasarana fasilitas pendidikan melalui program renovasi total terhadap seluruh bangunan sekolah di Indonesia yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2029 mendatang. Pada tahun ini saja, pemerintah mematok target renovasi fisik terhadap 74.000 unit sekolah.
Kendati demikian, dalam draf pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2027 yang ada saat ini, poin spesifik mengenai kepastian kenaikan kesejahteraan guru tersebut belum termuat secara rinci.
Oleh sebab itu, pihak Komisi X DPR RI memastikan akan membawa dan memperdebatkan isu krusial tersebut dalam agenda rapat pembahasan Pagu Definitif bersama mitra kerja terkait, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Nah, karena itu tadi tidak disebut, maka di rapat pembahasan Pagu Definitif tentu kami akan bahas bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," jelasnya.