JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut ada 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten dihentikan sementara operasionalnya. Penghentian dilakukan karena berbagai persoalan seperti infrastruktur atau instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) tidak standar dan kasus lainnya.
"Ada 27 yang di suspend, beragam (penyebabnya). Ada yang mungkin infrastrukturnya kurang, ada yang memang kekurangan minor, ada yang kekurangan mayor," kata Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Jakarta-Banten, Ida Wahyuni di Serang, Selasa (4/8/2026).
Saat ini, seluruh SPPG yang dihentikan operasionalnya tengah menjalani proses pembenahan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Jika tenggat tersebut terlewati tanpa adanya perbaikan, Ida menegaskan bahwa pihak BGN akan mengambil tindakan dengan memberhentikan operasional SPPG tersebut secara permanen.
"Kalau misalnya minor bisa lebih cepat, kalau dia kerusakan fasilitas yang diperbaiki yang diminta mayor lebih banyak. Tentu waktunya akan diberikan juga oleh BGN. Jika tidak diperbaiki di suspend permanen," ujar dia.
Lebih lanjut, Ida tidak menampik bahwa sudah ada beberapa SPPG di Banten yang dijatuhi sanksi penghentian permanen. Kendati demikian, Ia belum memegang data rinci mengenai titik lokasi maupun rincian nama dari unit-unit tersebut.
"Sudah ada (suspend permanen) kemarin kan yang laporan dari Pak Kepala BGN sudah ada. Tapi untuk nama-namanya kami belum pegang," kata Ida.
Di samping itu, Ida menambahkan bahwa saat ini BGN tengah memperketat pengawasan kualitas SPPG di seluruh wilayah, termasuk Provinsi Banten. Langkah tersebut diambil guna memastikan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat benar-benar terjamin mutu dan kualitasnya.
"Tapi semua itu berproses untuk diperbaiki. BGN dalam hal ini memperketat semuanya ini untuk terjaminnya penerima manfaat, menerima program ini dalam keadaan baik semua," ujar dia.
Hingga saat ini, sambung Ida, telah berdiri sebanyak 1.403 unit dapur. Dari keseluruhan jumlah dapur tersebut, baru 700 unit yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dengan total sasaran penerima manfaat di seluruh wilayah Provinsi Banten mencapai 3.397.020 jiwa.
"Program makan enak atau banyak gratis, tetapi Program Makan Bergizi. Yang ingin kami capai adalah pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia," kata Gubernur Banten Andra Soni.