JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggarisbawahi bahwa penerapan digitalisasi di dalam tubuh pemerintahan adalah langkah wajib yang tidak bisa ditawar lagi demi mendongkrak mutu pelayanan masyarakat serta mengefisiensikan distribusi program bantuan sosial.
Pemerintah, ucap dia, sudah sepatutnya menghentikan praktik pengelolaan puluhan aplikasi berbeda yang berjalan secara parsial dan justru menyusahkan warga.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Prabowo manakala memberikan pengarahan kepada segenap jajaran menteri Kabinet Merah Putih dalam perhelatan Sidang Kabinet Paripurna yang bertempat di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
"Saudara-saudara, digitalisasi pemerintahan mutlak harus kami lakukan. Kami tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kami tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama," kata Prabowo.
Kepala Negara turut menyoroti masih ditemukannya praktik birokrasi berbelit-belit yang justru membebani warga kurang mampu tatkala mereka hendak mengakses program jaring pengaman sosial dari pemerintah.
"Kami tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," ujarnya.
Merujuk pada laporan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Prabowo menyampaikan bahwa proyek percontohan digitalisasi penyaluran bansos ini telah diimplementasikan di 43 kabupaten dan kota yang mencakup wilayah 26 provinsi.
Menurut pemaparannya, telah tercatat kurang lebih 1 juta keluarga yang berhasil masuk ke dalam ekosistem digital tersebut dari target total keseluruhan sebanyak 12,5 juta keluarga penerima.
"Saat ini, dari laporan Dewan Ekonomi Nasional, digitalisasi program bantuan sosial telah dijalankan di 43 kabupaten dan kota pada 26 provinsi. Sudah sekitar 1 juta keluarga terdaftar dari target 12,5 juta keluarga," katanya.
Prabowo membeberkan bahwa sebelum sistem berbasis digital ini resmi diberlakukan, masyarakat kerap kali harus merogoh kocek hingga sekitar Rp150.000 hanya untuk mengurus pelbagai dokumen administratif serta mendaftarkan diri sebagai penerima subsidi sosial. Kini, imbuhnya, seluruh rangkaian tahapan tersebut dapat dinikmati masyarakat secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya sepeser pun.
"Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi," ujarnya.
Di mata Prabowo, integrasi data semacam ini memegang peranan krusial sebagai fondasi utama di dalam agenda reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan agar setiap kucuran anggaran program pemerintah bisa tepat sasaran serta berdaya guna tinggi.
Kendati demikian, Prabowo memandang bahwa gerak transformasi digital ini tidak boleh berhenti sekadar pada aspek penyaluran bantuan sosial semata. Ke depannya, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan integrasi terhadap seluruh basis data nasional secara menyeluruh guna menciptakan pelayanan publik yang kian efektif dan akurat.
"Tapi tentunya kami harus melangkah lebih jauh. Data sosial, data kependudukan, data pendidikan, data kesehatan, data pekerjaan, data perumahan, data penerima bantuan harus terintegrasi dengan perlindungan keamanan yang kuat," tegasnya.
