JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperkirakan bencana banjir bandang di wilayah Sumatra berdampak pada kinerja ekonomi nasional. Kondisi ini diperkirakan menggerus sekitar 0,017% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025.
Asesmen awal BI dilakukan dengan mempertimbangkan matinya aktivitas ekonomi selama 32 hari di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Perhentian kegiatan ini mencakup berbagai sektor mulai dari perdagangan hingga industri kecil yang terdampak langsung.
Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, mengatakan bahwa perhitungan sementara menunjukkan dampak PDB masih relatif kecil. "Perhitungan sementara dalam PDB setahun ini perkiraannya baru minus 0,017%," ujarnya dalam konferensi hasil RDG BI edisi Desember secara daring.
Kompleksitas Perhitungan Dampak Bencana
Aida menegaskan bahwa BI masih menghitung potensi dampak lebih lanjut bencana terhadap perekonomian. Proses ini kompleks karena melibatkan hilangnya nilai aset, terhentinya produktivitas akibat tutupnya kegiatan ekonomi, dan biaya rekonstruksi pascabencana.
Dampak ekonomi bencana tidak hanya terlihat dari angka PDB, tetapi juga dari produktivitas masyarakat dan gangguan distribusi barang. Setiap provinsi memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, sehingga analisis memerlukan koordinasi data dari berbagai instansi terkait.
Selain itu, korban bencana yang mencapai lebih dari 1.000 orang turut memengaruhi konsumsi rumah tangga. Kehilangan pendapatan dan kebutuhan mendesak warga menjadi faktor yang juga memengaruhi aktivitas ekonomi lokal.
Inflasi dan Harga Pangan Pascabencana
Meski bencana berdampak pada PDB, BI memastikan hal tersebut belum memicu kenaikan inflasi yang signifikan. Otoritas moneter masih menunggu laporan lengkap dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan dampak terhadap harga-harga kebutuhan pokok.
"Dengan memperhatikan hal tersebut, saat ini kami masih dalam tahap berkoordinasi untuk melihat data-data dengan lebih lengkap dan sebagai asesmen kami," jelas Aida. Koordinasi ini melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan tim pengendalian inflasi pusat.
Namun, beberapa komoditas menunjukkan tekanan harga yang lebih tinggi pascabencana. Daging ayam ras dan cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan sementara akibat gangguan distribusi di wilayah terdampak.
BI terus memonitor perkembangan harga pangan agar inflasi tetap terkendali. Langkah ini penting agar gangguan ekonomi pascabencana tidak meluas hingga memengaruhi daya beli masyarakat secara nasional.
Prospek Ekonomi dan Upaya Pemulihan
Meski dampak awal terhadap PDB relatif kecil, BI menekankan pentingnya percepatan pemulihan di wilayah terdampak. Aktivitas ekonomi yang cepat pulih akan membantu meminimalkan kerugian ekonomi jangka pendek dan menstabilkan pertumbuhan regional.
Koordinasi antara pemerintah pusat, otoritas moneter, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam proses rekonstruksi. Selain itu, dukungan logistik, bantuan finansial, dan pemulihan infrastruktur menjadi faktor penentu agar ekonomi lokal kembali bergerak normal.
Upaya rekonstruksi pascabencana juga melibatkan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk mempercepat pemulihan. Bantuan kredit dan insentif bagi usaha kecil menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi mikro di provinsi terdampak.
Secara keseluruhan, BI menilai bahwa dampak banjir bandang terhadap ekonomi nasional dapat dikelola dengan baik. Asesmen dan koordinasi yang matang diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung percepatan pemulihan masyarakat terdampak.
Dengan strategi yang tepat, perekonomian Indonesia diyakini dapat bertahan dari guncangan bencana. Bank Indonesia menekankan pentingnya kesiapan data dan pemetaan risiko untuk menghadapi bencana serupa di masa mendatang.
