JAKARTA - Komitmen keterbukaan informasi publik kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menunjukkan capaian signifikan dalam membangun kepercayaan publik.

Di tengah tuntutan transparansi yang semakin tinggi, lembaga negara dituntut mampu menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses. MPR RI menjadi salah satu lembaga yang berhasil menjawab tantangan tersebut.

Pengakuan resmi diberikan melalui ajang penghargaan keterbukaan informasi publik. Capaian ini menandai langkah penting dalam perjalanan reformasi birokrasi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif. Penghargaan ini masuk dalam kategori Lembaga Negara dan Pemerintah non Kementerian.

Penilaian tersebut diberikan oleh Komisi Informasi Pusat. Lembaga ini menilai kinerja badan publik dalam membuka akses informasi kepada masyarakat.

Penghargaan diserahkan dalam sebuah acara resmi berskala nasional. Momentum tersebut menjadi simbol keberhasilan pengelolaan informasi publik.

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Penghargaan diserahkan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat bidang Strategi dan Riset, Rospita Vici Paulyn. Penyerahan dilakukan kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah.

Acara Anugerah Keterbukaan Informasi dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2025 digelar di Jakarta. Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi nasional keterbukaan informasi.

Dalam kesempatan tersebut, Siti Fauziah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak. Ia menilai capaian ini merupakan hasil kerja bersama.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dalam melakukan perbaikan agar MPR menjadi lembaga yang transparan dan informatif,” kata Bu Titi. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangannya di Jakarta.

Penghargaan ini juga menjadi indikator terbukanya akses informasi publik di MPR. Informasi disediakan secara luas sesuai kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya masyarakat umum, kelompok dengan kebutuhan khusus juga menjadi perhatian. Prinsip inklusivitas menjadi bagian dari pelayanan informasi.

Capaian yang Terus Meningkat

Siti Fauziah menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil proses bertahap. Peningkatan kualitas keterbukaan dilakukan secara konsisten.

“Tiga tahun terakhir penghargaan yang kita dapat selalu meningkat,” ujarnya. Pernyataan ini menggambarkan tren positif kinerja MPR.

Pada tahun 2023, MPR memperoleh penghargaan kategori menuju Informatif. Capaian tersebut menjadi dasar evaluasi perbaikan berikutnya.

Tahun berikutnya, tepatnya 2024, status MPR meningkat menjadi cukup informatif. Perubahan ini menunjukkan adanya progres nyata.

Puncaknya terjadi pada tahun 2025. MPR memperoleh kualifikasi Informatif sebagai kategori tertinggi.

Pengakuan ini menjadi bukti keberhasilan strategi keterbukaan informasi. Penilaian dilakukan melalui indikator yang ketat dan terukur.

Capaian tertinggi tersebut juga mencerminkan keseriusan lembaga. MPR tidak sekadar memenuhi kewajiban formal.

Transparansi dijadikan sebagai bagian dari budaya kerja. Setiap unit diarahkan untuk membuka akses informasi seluas mungkin.

Upaya Nyata Menuju Lembaga Terbuka

Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya Sekretariat Jenderal MPR. Setjen MPR berperan penting dalam pengelolaan informasi publik.

Berbagai inovasi dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan. Salah satunya adalah penyediaan informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Informasi LHKPN tersebut ditujukan bagi pejabat eselon 1. Langkah ini memperkuat akuntabilitas internal lembaga.

Selain itu, MPR juga membuka informasi terkait penulisan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan tersebut disediakan dalam format huruf Braile.

Langkah ini menunjukkan perhatian terhadap kelompok difabel. Akses informasi yang setara menjadi prinsip utama.

MPR juga menyampaikan informasi mengenai pengadaan fasilitas bagi kaum difabel. Informasi tersebut menunjukkan komitmen pelayanan inklusif.

“Informasi yang disampaikan MPR dilakukan melalui berbagai cara,” ujar Siti Fauziah. Pernyataan ini menegaskan pendekatan multikanal.

Penyebaran informasi dilakukan melalui media online dan media sosial. Website resmi juga terus dikembangkan agar mudah diakses.

Aksesibilitas bagi difabel menjadi perhatian dalam pengembangan situs. Tujuannya agar semua pihak mendapatkan informasi yang sama.

Selain kanal digital, MPR juga menggelar sarasehan dan diskusi. Kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat.

Dialog dengan publik dilakukan untuk perbaikan pelayanan. Aspirasi yang diterima menjadi bahan evaluasi internal.

Tantangan Mempertahankan Prestasi

Menurut Siti Fauziah, mempertahankan penghargaan bukan perkara mudah. Tantangan akan selalu muncul seiring meningkatnya ekspektasi publik.

Setiap tahun dibutuhkan inovasi baru dalam pelayanan informasi. Stakeholder menuntut layanan yang semakin cepat dan akurat.

Untuk itu, Setjen MPR telah menyiapkan sejumlah rencana strategis. Rencana tersebut masih akan dimatangkan secara menyeluruh.

Pembahasan dilakukan bersama stakeholder internal dan eksternal. Pendekatan kolaboratif dinilai penting untuk keberlanjutan.

Langkah ini diambil agar inovasi yang diterapkan tepat sasaran. Evaluasi berkelanjutan menjadi kunci utama.

“Mudah-mudahan tahun depan Setjen MPR bisa mempertahankan penghargaan ini,” tuturnya. Harapan tersebut mencerminkan optimisme.

Ia menegaskan perlunya usaha lebih keras ke depan. Inovasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Tujuan akhirnya adalah menjadi lembaga yang semakin terbuka. Transparansi diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Penghargaan ini bukan akhir dari perjalanan. Justru menjadi awal tanggung jawab yang lebih besar.

Dengan capaian ini, MPR RI diharapkan terus menjadi contoh. Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi kepercayaan masyarakat.