JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan antisipasi serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Puan memaparkan bahwa sejumlah daerah telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat bencana kebakaran tersebut, sementara pihak parlemen telah berkoordinasi dengan pemerintah guna menangani persoalan karhutla.
"Tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai," katanya di Kompleks Parlemen, Selasa (1/9/2026).
Menurut pandangannya, penanganan karhutla tidak boleh berhenti sekadar saat api berhasil dipadamkan. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan demi memastikan seluruh tahapan penanganan pascakarhutla berjalan menyeluruh.
Ia menyampaikan bahwa pihak parlemen bakal mendorong koordinasi lanjutan setelah penanganan karhutla, yang salah satunya ditempuh melalui mekanisme pembahasan di tingkat komisi. Rapat koordinasi lanjutan juga diagendakan pada level pimpinan guna merumuskan langkah penanganan secara lintas kementerian serta lintas komisi.
"Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama. Di kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi bagaimana kemudian penanganannya supaya lintas kementerian dan lintas komisi," tuturnya.
Sebagai informasi, jumlah titik panas atau hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan secara nasional dilaporkan melonjak hingga mencapai 20.378 titik per 29 Agustus 2026.
Jajaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mempertahankan status siaga penuh, khususnya dalam merespons eskalasi hotspot yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah serta Kalimantan Barat.
Merujuk pada data SiPongi Kemenhut yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, serta NOAA-20 dengan tingkat kepercayaan high, medium, dan low, jumlah hotspot nasional pada 29 Agustus 2026 menyentuh angka 20.378 titik.
Angka tersebut tercatat mengalami peningkatan jika dibandingkan sehari sebelumnya yang berada di angka 18.092 titik, serta 14.788 titik pada 27 Agustus 2026 berdasarkan cut-off data pukul 23.59 WIB.
Pada enam provinsi yang ditetapkan sebagai prioritas pengendalian karhutla, pergerakan hotspot menunjukkan dinamika yang bervariasi. Empat provinsi mencatatkan penurunan jumlah titik panas, sementara dua wilayah lainnya justru mengalami lonjakan.
Penurunan tercatat di Kalimantan Selatan dari 1.354 menjadi 867 titik, Sumatra Selatan dari 1.036 menjadi 808 titik, Riau dari 265 menjadi 254 titik, serta Jambi dari 181 turun ke 159 titik.
Sebaliknya, eskalasi titik panas terpantau di Kalimantan Tengah yang naik dari 7.703 menjadi 8.488 titik, serta Kalimantan Barat yang turut meningkat dari 3.384 menjadi 6.526 titik.
Sementara itu, perkembangan situasi di Riau juga sempat menyita perhatian menyusul turunnya hujan di sebagian kawasan pada Sabtu (29/8/2026). Walau intensitas hujan terpompa beragam hingga kategori lebat di beberapa titik, distribusi curah hujan belum merata sehingga sebagian wilayah masih terpantau kering.