JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau pihak pemerintah agar mengedepankan sinergi dan koordinasi lintas sektor guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda beberapa provinsi.
"Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca-penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti di komisi pun kami akan lakukan penanganannya pasca-karhutlanya," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Puan menyampaikan, jajaran DPR turut mendesak Pemerintah agar mengeksekusi langkah koordinasi tidak sekadar pada tahap penanggulangan bencana karhutla semata, tetapi mencakup antisipasi pada sektor kesehatan, dunia pendidikan, hingga persiapan pemulihan seusai karhutla dapat dipadamkan.
Berdasarkan pandangan Puan, upaya penanggulangan karhutla membutuhkan kolaborasi erat dari berbagai pihak.
"Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama," ujarnya.
Puan menggaransi, jajaran pimpinan DPR bakal menggelar agenda rapat koordinasi guna membahas penanganan bencana karhutla bersama gabungan lintas kementerian serta lintas komisi. Hal tersebut juga melingkupi opsi pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah terdampak.
"Ini memang harus dilakukan bersama-sama, karenanya di DPR pun nanti akan lintas komisi dan di pemerintahannya harus lintas kementerian," tegasnya.
Titik api karhutla Kalimantan bertambah
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan membeberkan bahwa sebaran titik api akibat insiden kebakaran hutan dan lahan di daratan Kalimantan terus menunjukkan tren peningkatan.
"Di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan, jumlah titik panas itu relatif bertambah. Di Kalimantan Barat signifikan bertambahnya, di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah relatif menurun," kata Berton, dalam konferensi pers secara daring, Senin (31/8/2026).
Berton menjelaskan, eskalasi titik api di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan berdampak pada penurunan jarak pandang yang kini tersisa berkisar 1-2 kilometer.
"Kalau kami perhatikan data dari titik api, di ketiga provinsi ini, kami temukan adanya kenaikan titik api dan jarak pandang pun kurang lebih 1 sampai 2 kilometer," ujar dia.
Sementara itu untuk wilayah Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, persebaran titik api cenderung mengalami penurunan. Meski begitu, pemantauan titik panas mencatatkan lonjakan di area Sumatera Selatan.
"Dari yang sebelumnya 209 titik api, kini bertambah menjadi 1.013. Sementara di Riau maupun di Jambi titik panas berkurang secara signifikan," ucap dia.