JAKARTA. Kenaikan pembiayaan perbankan di Indonesia terus menunjukkan penguatan, tetapi Bank Indonesia (BI) menilai laju tersebut masih menyimpan ruang peningkatan yang lebih besar.
Situasi ini terjadi karena berbagai fasilitas pembiayaan yang telah disediakan lembaga keuangan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh sektor korporasi maupun dunia usaha.
Merujuk pada catatan resmi BI, pembiayaan perbankan tumbuh sebesar 13,58% secara tahunan (year-on-year / yoy) pada Juli 2026. Angka tersebut menunjukkan kenaikan yang lebih tinggi bila dibandingkan posisi Juni 2026 yang berada di level 12,67% yoy.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Alexander Lubis, menyampaikan bahwa tingkat permintaan pembiayaan dari kalangan dunia usaha masih menjadi aspek yang terus dianalisis secara mendalam oleh otoritas moneter.
Menurutnya, pembiayaan pada beberapa sektor yang menjadi prioritas pemerintah memang telah menunjukkan kinerja yang cukup kuat. Kendati demikian, aliran pembiayaan menuju sektor-sektor swasta lainnya belum melaju secepat harapan.
"Kalau dari sisi korporasinya juga, fasilitas banyak yang belum dipakai. Kami belum pakai semua, karena kami masih melihat," ujar Alexander dalam diskusi bersama awak media di Jakarta pada Jumat (28/8/2026).
Alexander menjelaskan bahwa fenomena tersebut merupakan hasil perpaduan antara dinamika dari sisi perbankan serta respons dunia usaha. Di satu sisi, ketersediaan likuiditas perbankan mengalami peningkatan, namun pergerakan penyaluran pembiayaan belum sepenuhnya mengimbangi tren tersebut.
Di sisi yang lain, korporasi masih memerlukan waktu untuk menimbang prospek bisnis serta rencana ekspansi mereka sebelum memutuskan untuk mencairkan fasilitas pembiayaan yang tersedia.
Guna mengatasi hal ini, BI turut mendorong perbankan agar tidak hanya memusatkan perhatian pada sektor prioritas pemerintah semata, melainkan juga mengalirkan pembiayaan ke sektor lain yang memiliki keterkaitan erat guna menopang program nasional.
Sebagai contoh, sektor transportasi, distribusi, hingga pertanian dinilai memiliki relasi yang kuat dalam mendukung aktivitas sektor-sektor utama pemerintah.
"Intensi kami tetap mempertahankan financing itu sebenarnya pengennya bahwa sektor-sektor lain juga menopang sektor-sektor pemerintah," jelasnya.
Lebih lanjut, Alexander mengungkapkan bahwa salah satu instrumen utama yang diandalkan untuk memacu penyaluran pembiayaan ini adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Melalui pembaruan struktur KLM, BI tidak hanya berfokus mempertahankan insentif untuk mendorong ekspansi pembiayaan, tetapi juga memperluasnya melalui skema pendalaman pasar uang.
"Di KLM itu ada sisi financing-nya, ada sisi PPU-nya," kata Alexander.
Adanya dukungan insentif tersebut diharapkan mampu memberikan keleluasaan lebih besar bagi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan sekaligus menjaga tingkat biaya dana agar tetap kompetitif di pasar.
Alexander menambahkan bahwa ketepatan bank dalam menyalurkan pembiayaan sangat bergantung pada tingkat keakuratan penilaian risiko debitur. Semakin tinggi keyakinan bank terhadap kemampuan finansial nasabah, semakin luas pula kapasitas pembiayaan yang dapat diberikan.
Walaupun demikian, peningkatan fungsi intermediasi tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada perbankan saja, karena dunia usaha juga dituntut untuk lebih proaktif memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang ada.
"Kalau bank-nya sudah, tapi belum sekencang yang kami harapkan. Sama juga di mana belum se-willing sektor swastanya yang kami harapkan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ketertarikan sektor swasta untuk memanfaatkan pembiayaan sebenarnya mulai terlihat, namun laju pertumbuhannya masih perlu didorong agar intermediasi kredit bergerak secara optimal.
"Sudah mulai ada, tinggal bagaimana supaya bisa lebih kencang lagi, perusahaannya ikut lebih kencang dari sekarang," pungkas Alexander.
Sementara itu, catatan menunjukkan bahwa perolehan insentif KLM oleh perbankan telah mencapai angka Rp446,5 triliun hingga pekan pertama Agustus 2026.
Dari total tersebut, alokasi terbesar disalurkan melalui financing channel sebesar Rp368,4 triliun, disusul interest rate channel senilai Rp73,2 triliun, serta financing to funding channel sebesar Rp4,9 triliun.
Dari sudut pandang fundamental, kondisi perbankan nasional dinilai masih berada dalam tingkat ketahanan yang solid untuk mendukung ekspansi kredit. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio / CAR) industri perbankan pada Juni 2026 berada di posisi 23,70%.
Di samping itu, rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Loan / NPL) secara agregat tercatat pada level 2,09% secara bruto dan 0,82% secara neto pada periode yang sama. Adapun rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) berada di level 23,10% pada Juli 2026.
Sebagai langkah lanjutan, BI dijadwalkan mulai memberlakukan rancangan baru KLM terhitung sejak 1 September 2026.
Dalam kerangka kebijakan terbaru tersebut, perbankan memiliki peluang untuk mendapatkan insentif Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 6% dari total DPK apabila berhasil memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan. Besaran tersebut meningkat dari batas maksimal sebelumnya yang sebesar 5,5% dari DPK.