JAKARTA - Miratel, entitas bisnis di bawah naungan BUMN Telkom Indonesia, berencana mendirikan kurang lebih 4.000 unit menara telekomunikasi pada 2027 demi memperluas jangkauan jaringan seluler generasi kelima (5G), termasuk menjangkau kawasan tertinggal, terluar, serta terdepan (3T).
“Ini berkaitan dengan kebutuhan operator tapi melihat perkembangan 5G, ini juga menjadi potensi besar,” ujar Direktur Bisnis Mitratel Agus Winarno di sela acara Bali Annual Telkom International Conference (Batic) 2026 yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada hari Rabu.
Berdasarkan keterangannya, seiring perkembangan jaringan seluler generasi kelima tersebut, diperkirakan butuh sekitar 7.000 hingga 10 ribu menara dalam kurun waktu satu tahun, yang mana sebagian di antaranya ditujukan untuk memperluas cakupan di wilayah 3T.
Melalui kebutuhan tersebut, pihak perusahaan mempunyai peluang untuk menambah porsi hingga 40 persen dari total 10 ribu menara baru atau sekitar 4.000 unit, sementara sisa kebutuhan lainnya bakal disuplai oleh operator telekomunikasi lain.
Saat ini, lanjut dia, anak usaha BUMN itu telah mendirikan sekitar 41 ribu menara yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan persentase 60 persen di antaranya berdiri di luar Pulau Jawa.
“Kami melihat perkembangan di luar Jawa itu luar biasa dari sisi konektivitas, digital dan lainnya itu berkembang. Ini sejalan dengan distribusi tower kami kebanyakan memang ada di luar Jawa,” imbuhnya.
Sebagai gambaran kasar, ia menerangkan bahwa besaran biaya pembangunan satu unit menara sangat bergantung pada kondisi geografis suatu wilayah, dengan estimasi anggaran berkisar antara Rp1 miliar sampai Rp1,5 miliar.
Ia menambahkan, penambahan infrastruktur menara ini selaras dengan hasil lelang pita frekuensi radio 700 mega hertz (MHz) beserta 2,6 giga hertz (GHz) pada 2026 yang telah resmi diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
Dengan demikian, fokus pemerintah tidak hanya tertuju pada peningkatan kualitas jaringan di kawasan perkotaan demi kerapatan koneksi, tetapi juga berfokus memperluas jangkauan layanan seluler baik di pedesaan maupun wilayah 3T.
Melalui hasil lelang tersebut, pemerintah turut memberikan kewajiban kepada para operator untuk memperluas cakupan layanan telekomunikasi, utamanya pada 530 kelurahan serta desa di Indonesia yang sampai saat ini masih mengalami kendala sinyal lemah.
Di samping itu, para pihak yang memenangkan lelang dipersyaratkan agar mampu memenuhi target cakupan layanan 5G minimal mencapai 51 persen dari total populasi nasional ketika memasuki tahun kelima.