JAKARTA - Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti bertekad melanjutkan digitalisasi pembayaran via QRIS serta memperkokoh proteksi transaksi demi meredam potensi penipuan dan kejahatan siber.
Pernyataan tersebut diungkapkan Destry dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI dalam kerangka uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur BI pada Rabu (26/8/2026).
“Penguatan perlindungan konsumen, pencegahan fraud dan mitigasi risiko siber juga akan menjadi prioritas kami,” ucap Destry.
Berdasarkan pandangan Destry, masifnya penggunaan QRIS mencerminkan antusiasme tinggi masyarakat maupun pelaku usaha terhadap transaksi digital. Hingga Juli 2025, volume transaksi QRIS mengalami lonjakan hingga 82,4%, dengan total pengguna menyentuh angka 67,5 juta serta jumlah merchant mencapai 45,5 juta.
Dari keseluruhan merchant tersebut, sekitar 96,7% merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi ini membuktikan bahwa QRIS tidak sekadar berfungsi sebagai alat transaksi pembayaran digital, melainkan kian mendominasi aktivitas komersial UMKM.
Oleh sebab itu, Destry memastikan bahwa pengembangan sistem pembayaran berbasis digital tetap diarahkan guna mendorong ekspansi ekonomi serta keuangan digital yang aman, efisien, dan merata.
Di sisi lain, masifnya digitalisasi tidak lantas membuat pihak BI mengabaikan urgensi masyarakat terhadap peredaran uang tunai. Bank sentral berkomitmen senantiasa menjamin ketersediaan rupiah berstandar mutu tinggi serta layak edar ke seluruh penjuru Nusantara, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Digitalisasi tidak meninggalkan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. BI akan tetap memastikan ketersediaan rupiah yang berkualitas dan layak edar di seluruh NKRI, termasuk di wilayah 3T,” tegas Destry.
Destry menilai bahwa penguatan infrastruktur sistem pembayaran harus berjalan selaras dengan instrumen kebijakan moneter serta makroprudensial. Melalui langkah tersebut, dinamika perekonomian digital diharapkan tetap tertopang oleh stabilitas sistem finansial serta proteksi konsumen yang optimal.
Tambahan pula, Destry menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pembiayaan inklusif serta melanjutkan reformasi kebijakan keuangan berkelanjutan milik BI apabila dipercaya menakhodai bank sentral.
“Kami akan memperkuat pembiayaan inklusif melalui penguatan kebijakan makroprudensial,” pungkas Destry.