JAKARTA - Calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan bahwa pihak bank sentral tidak sanggup untuk berjalan sendirian dalam memelihara stabilitas nilai tukar, tingkat harga, hingga menjaga kondusivitas sektor riil.
Destry mendorong penerapan konsep kebijakan "Sinergi Merah Putih" sebagai fondasi utama kolaborasi strategis antara Bank Indonesia dan pihak pemerintah.
Di dalam forum agenda uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR, Destry memaparkan bahwa tingkat kompleksitas permasalahan ekonomi era modern saat ini menuntut adanya sinkronisasi kebijakan yang melibatkan lintas institusi.
Ia mengibaratkan bentuk sinergi tersebut bukan sekadar jalinan kerja sama biasa, melainkan penggabungan kekuatan di mana setiap pihak memaksimalkan pemanfaatan 'senjata' masing-masing secara selaras dan seirama.
"Tentu kami sebagai satu pelaku ataupun satu lembaga di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus bergerak bersama untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, lebih luas, dan lebih tinggi dibanding kalau BI atau pemerintah melakukan itu sendiri," tegas Destry dalam fit and proper test, Rabu (26/8/2026).
Meskipun menjalin relasi kerja sama yang erat bersama pemerintah, ia mengakui bahwa langkah tersebut tidak akan mengurangi porsi independensi Bank Indonesia dalam merumuskan serta mengambil keputusan kebijakan moneter.
Menurut pandangannya, bank sentral akan senantiasa mengambil keputusan yang berpedoman pada mandat di dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Adapun regulasi beleid yang baru saja direvisi pada tahun ini memberikan mandat tambahan bagi BI untuk tidak sekadar berfokus menjaga stabilitas, melainkan turut berperan aktif menciptakan iklim ekonomi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan sektor riil serta perluasan lapangan kerja.
Anomali Global Sebagai bentuk ilustrasi, Destry mencontohkan fenomena situasi paradoksal yang tengah melanda negara-negara maju semacam Amerika Serikat dan Eropa. Kawasan tersebut saat ini dihadapkan pada kelesuan pertumbuhan ekonomi, namun di saat yang sama tingkat inflasi justru melambung tinggi akibat lonjakan harga komoditas serta disrupsi rantai pasok global.
Kondisi anomali serupa turut menjangkiti instrumen pasar keuangan AS. Penguatan performa indeks dolar AS (DXY) secara teori semestinya menekan tingkat imbal hasil (yield) obligasi seiring tingginya tingkat permintaan. Kendati demikian, realitas di lapangan membuktikan bahwa yield obligasi US Treasury tenor 10 tahun justru melesat melewati level 4,6 persen, sementara tenor 30 tahun sukses menembus angka 5,3 persen.
Guna meredam rambatan risiko tekanan tersebut terhadap perekonomian domestik, Destry kembali menegaskan bahwa BI tidak mungkin bekerja sendirian. Ia mencontohkan, di dalam momentum Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi bulan Agustus 2026, BI mengambil kebijakan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI Rate kendati tekanan eksternal terhadap rupiah terbilang cukup tinggi akibat dinamika global.
Sebagai langkah substitusi, BI menebar insentif serta memangkas biaya lindung nilai (hedging cost) demi memancing derasnya arus masuk modal asing (inflow) ke dalam instrumen SRBI dan SBN.
Dari kacamata stabilitas harga, Destry menegaskan bahwa BI secara mutlak hanya memegang kendali penuh pada sisi permintaan (demand side) yang dapat dicerminkan melalui indikator inflasi inti (core inflation) dengan kisaran bobot mencapai 65 persen.
Di sisi lain, komponen pembentuk inflasi lainnya seperti inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food) serta harga yang diatur oleh pemerintah (administered prices), berada di ranah koordinasi bersama pemerintah pusat maupun daerah.
"Jadi, dalam hal ini memang kalau kami lihat, stabilitas tidak bisa kami capai dari kebijakan moneter," tutup Destry.