JAKARTA - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan imbauan krusial terkait urgensi penerapan data terpilah selama masa tanggap darurat bencana guna menjamin kelompok rentan memperoleh penanganan yang optimal.
"Komnas Perempuan mendorong pemberian informasi data terpilah dalam setiap perkembangan penanganan darurat bencana," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menanggapi penjangkauan dan pemberian bantuan bagi kelompok rentan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa.
Berdasarkan pandangannya, penyediaan data terpilah dari lebih dari 5.000 jiwa pengungsi di wilayah NTT memegang peranan vital agar proses distribusi bantuan serta proteksi bagi kelompok rentan bisa tepat sasaran.
"Dalam situasi darurat bencana, pendataan terpilah menjadi alat utama untuk menuju pintu akses bantuan dan penanganan terhadap korban terdampak," kata Dahlia Madanih.
Pihaknya turut mendesak pemerintah agar memprioritaskan penyaluran kebutuhan spesifik bagi kelompok rentan yang meliputi kaum perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta para lansia agar sokongan tersebut lekas tercukupi secara merata di kawasan Flores.
"Berdasarkan informasi masyarakat sipil, kebutuhan mendesak saat ini bagi kelompok rentan mencakup selimut, popok lansia, serta kebutuhan khusus perempuan dan anak untuk melengkapi pelayanan di lapangan," kata Dahlia.
Di sisi lain, pihak pemerintah menegaskan komitmen penuhnya guna menggenjot percepatan penanganan darurat serta fase pemulihan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda kawasan Flores, NTT.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa kehadiran jajaran menteri serta pimpinan lembaga tinggi di wilayah NTT sejak hari pertama insiden merupakan wujud nyata kepedulian sekaligus komitmen negara dalam mendampingi masyarakat terdampak.
"Sejak hari pertama kejadian kami sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan," kata Menko PMK.