JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menuturkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih harus menambah cakupan pelayanannya ke 159 Mal Pelayanan Publik (MPP) demi menyediakan beragam kemudahan bagi masyarakat.
Rini mengutarakan di Jakarta, Selasa, bahwa BPOM telah tersedia di 154 dari 313 MPP di seluruh Indonesia. Menurutnya, walau pelayanan berbasis daring yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) memberikan efisiensi, terdapat segelintir orang yang lebih memilih layanan secara langsung.
Perluasan akses ini, tuturnya, juga menjadi bentuk usaha untuk perbaikan layanan-layanan agar kian tepat sasaran serta inklusif.
Ia memaparkan bahwa saat ini, terdapat tiga rintangan birokrasi. Pertama, percepatan teknologi AI, meliputi otomatisasi, cloud computing, yang merombak sistem kerja secara mendasar.
"Kedua adalah dinamika geopolitik dan regulasi. Artinya geopolitik sangat berubah secara cepat dan ini tentunya menuntut pemerintah lebih adaptif untuk merespon perubahan yang terjadi," katanya.
Ketiga, tuturnya, adalah desakan keberlanjutan, seperti persoalan krisis iklim serta ketahanan pangan.
"Ketiga tantangan ini tentunya telah membawa konsekuensi kepada kami semua untuk merubah cara kami bekerja. Karena cara kami bekerja itu menjadi tidak sama lagi seperti zaman dulu ketika saya dengan Pak Ikrar masih jadi PNS," katanya.
Ia mengutarakan, terkadang pemerintah terlampau terpaku menyusun aturan, sehingga mengabaikan harapan serta keperluan warga. Selain itu, beragam instansi pemerintah acap kali merilis aplikasi untuk layanannya. Hal ini membuat publik harus menginput informasinya berkali-kali.
Maka dari itu, tuturnya, tanggung jawab pemerintah adalah untuk memangkas jarak antara kebijakan serta ekspektasi, dengan menjalankan reformasi birokrasi berorientasi publik (citizen-centric) yang inklusif.
Melalui terobosan, tuturnya, hambatan dalam pelayanan umum dapat diselesaikan. Ia memaparkan, saat ini perencanaan SDM belum berbasis data granular, serta adanya ketimpangan dalam keahlian digital memerlukan akselerasi peningkatan keterampilan dalam pengawasan obat dan makanan.
KemenPAN-RB pun menyampaikan sejumlah aspirasinya kepada BPOM, yaitu secara teguh memperkuat pengawasan pre-market dan post-market secara aktif dan berlandaskan sains.
"Kemudian yang berikutnya adalah tentunya deteksi dan respon dan resiko cepat atau early warning system, perkuat sistem intelijen pengawasan early warning system dan ini bisa didorong dengan menggunakan teknologi," katanya.
Yang terpenting, tuturnya, adalah menjaga stabilitas dua mandat, yaitu perlindungan warga sekaligus mendorong daya saing. Selain itu, melakukan sinergi pusat dan daerah, serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Rini menyampaikan penghargaan atas komitmen BPOM dan perhatiannya yang amat besar untuk memfasilitasi stafnya agar mampu menjalankan layanan prima, dan agar publik menjangkau layanan tersebut dengan gampang.