JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan pihak Uni Eropa menegaskan kembali komitmen bersama untuk mempererat kerja sama strategis dalam rangka mendorong tata kelola pengelolaan hutan yang lestari, memastikan perdagangan produk hasil hutan yang legal dan berkelanjutan, serta memperluas akses jangkauan pasar internasional.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Laksmi Wijayanti, melalui keterangan resminya yang disampaikan di Jakarta pada hari Senin, menjelaskan bahwa penguatan kerja sama bilateral ini direalisasikan melalui penyelenggaraan forum Sidang Joint Implementation Committee (JIC) ke-11 antara Indonesia dan Uni Eropa.
“Pertemuan JIC merupakan bagian dari mekanisme kerja sama Indonesia dan Uni Eropa dalam implementasi Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA),” kata Laksmi.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa forum pertemuan berkala tersebut sekaligus berfungsi sebagai wadah strategis guna melakukan evaluasi terhadap sejauh mana perkembangan kerja sama yang telah terjalin, di samping membahas secara mendalam berbagai isu krusial yang berkaitan dengan dinamika kebijakan perdagangan serta regulasi sektor kehutanan di kancah global.
Laksmi menambahkan bahwa Indonesia secara konsisten dan berkelanjutan terus memperkuat komitmen tinggi dalam mengimplementasikan praktik pengelolaan kawasan hutan yang lestari, transparan, serta akuntabel.
“Indonesia menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) dan FLEGT sebagai bagian dari upaya memastikan legalitas dan ketertelusuran produk hasil hutan sekaligus memberikan kepastian bagi pasar internasional,” ujarnya.
Menghadapi berbagai tantangan dari dinamika regulasi pasar internasional yang terus berkembang, termasuk aturan European Union Deforestation Regulation (EUDR), Laksmi menekankan pentingnya membangun dialog intensif serta menyamakan persepsi antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa.
“Melalui JIC ini, kami berharap dapat memperkuat komunikasi teknis dan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa, sehingga kebijakan perdagangan dan keberlanjutan dapat berjalan secara selaras serta tetap memberikan manfaat bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pengelola hutan di Indonesia,” kata dia.