JAKARTA – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memandang rencana subsidi kendaraan listrik untuk baterai berbasis nikel mangan kobalt (NMC) memegang peranan krusial dalam mendatangkan penanaman modal ke sektor pengolahan nikel lanjutan, khususnya penanaman modal pascatahap fasilitas pengolahan high pressure acid leach (HPAL).
Kepala Bidang Hilirisasi Mineral Perhapi Muhammad Toha mengemukakan insentif kendaraan listrik tersebut dirancang guna merangsang ekspansi rantai pasok mobil listrik yang selama ini belum terbangun secara maksimal di Tanah Air.
"Justru saya melihat insentif baterai EV berbasis nikel ini tujuannya untuk mengembangkan industri lanjutan dari HPAL, yang saat ini di dalam negeri masih belum terintegrasi secara utuh," ujar Toha saat dihubungi, Sabtu (15/8/2026).
Langkah penajaman fokus penanaman modal ini dianggap esensial mengingat pemerintah telah menghentikan izin baru bagi pabrik pemurnian tahap permulaan.
"Pembangunan pabrik HPAL sendiri sebenarnya sudah ditutup dengan adanya moratorium, jadi tidak ada lagi penambahan unit baru. Untuk itu, investasi kini diarahkan ke industri setelah smelter yang nilainya jauh lebih hilir," tambah Toha.
Guna diketahui, penghentian sementara pembangunan fasilitas pengolahan nikel baru telah sah berlaku sejak pertengahan 2025 lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Dalam lampiran peraturan pemerintah tersebut, pemerintah secara tegas menyetop penerbitan izin baru bagi pabrik pemurnian nikel yang menghasilkan produk perantara (intermediate products), semacam nickel pig iron (NPI), ferronickel, nickel matte, sampai mixed hydroxide precipitate (MHP) yang diproduksi oleh fasilitas pengolahan HPAL.
“Jadi ketika pintu investasi untuk fasilitas pengolahan primer seperti HPAL ditutup, insentif EV berbasis NMC berperan sebagai stimulus ekonomi untuk menarik modal asing maupun domestik ke segmen industri pemrosesan tingkat lanjut atau value-added processing,” jelas Toha.
Perhapi menilai penyediaan insentif kendaraan listrik ini bakal semakin memotivasi investor untuk mentransformasikan produksi MHP menjadi barang bernilai tambah yang lebih tinggi, yaitu prekursor baterai (nickel sulfate dan cobalt sulfate) hingga katoda.
“Selama ini, Indonesia cenderung hanya mengekspor MHP sebagai komoditas antara. Dengan insentif yang ditargetkan pada manufaktur komponen aktif baterai, rantai pasok lokal dipaksa naik kelas sehingga marjin keuntungan terbesar dari pengolahan nikel dapat menetap di dalam negeri,” ungkapnya.
Toha menambahi, dari sudut pandang Perhapi, dorongan menuju industri yang lebih hilir dari HPAL ini mewujudkan integrasi vertikal yang kokoh di antara sektor pertambangan, pemurnian, serta industri otomotif nasional.
“Ketika produksi katoda dan cell battery berhasil didirikan secara komersial di Indonesia, biaya logistik dan produksi kendaraan listrik dalam negeri akan menurun drastis. Hal ini secara bertahap meningkatkan daya saing ekosistem EV Indonesia di tingkat global,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebelumnya telah mengingatkan ihwal lonjakan beban operasional pada fasilitas pengolahan HPAL di tengah rencana insentif kendaraan listrik berbasis baterai NMC.
"Kebijakan [insentif EV] saat ini memang lebih mendorong smelter HPAL. Namun, kondisi saat ini biaya operasional untuk smelter HPAL makin tinggi akibat mahalnya biaya bahan baku seperti sulfur, bahan bakar, serta dampak dari berbagai regulasi yang ada," ujar Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo Hendra Sinadia saat dihubungi, Rabu (5/8/2026).
Dia menambahi efektivitas insentif pemerintah dalam merangsang ekosistem kendaraan listrik berbasis NMC bakal sangat bergantung pada ketahanan industri pemurnian dalam memikul tanggungan produksi tersebut.
“Insentif EV berpotensi mendorong pergeseran ke permintaan [bahan baku baterai hasil produksi smelter] HPAL yang lebih tinggi, tetapi ini akan sangat bergantung pada kemampuan industri menghadapi tekanan biaya produksi,” ujarnya.
Menurutnya, apabila beban operasional ini terus membengkak tanpa adanya mitigasi atau insentif penyeimbang pada sisi hulu, efisiensi rantai pasok kendaraan listrik berbasis NMC terancam terganggu.
"Jika insentif hilir kuat, tetapi smelter di hulu tertekan lonjakan biaya operasional, maka ekosistem kendaraan listrik yang kami bangun tidak akan berjalan secara optimal dan berkelanjutan," kata Hendra.
Adapun, saat ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyampaikan informasi mutakhir mengenai besaran insentif kendaraan listrik pada tahun ini.
Untuk kategori roda empat, tutur dia, ada yang bakal diberikan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100%, dan ada pula yang bakal diberikan hanya sebesar 40% saja. Hal ini bakal bergantung pada basis bahan baku baterainya.
"Untuk mobil bervariasi, ada yang 100% bebas PPN ditanggung pemerintah, ada yang 40%, tergantung baterai," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Sementara itu, untuk kategori roda dua atau sepeda motor, penyaluran insentif bakal diberikan sebesar Rp5 juta. Untuk tahap perdana, penyaluran dijalankan masing-masing sebanyak 100.000 unit.