JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mengumumkan data termutakhir terkait angka ketimpangan atau backlog kepemilikan rumah di Indonesia, yang tercatat mengalami penurunan hingga menyentuh angka 9,29 juta rumah tangga berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan Maret 2026.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menerangkan bahwa dalam rilis terbarunya tersebut pihaknya membagi klasifikasi backlog ke dalam dua kategori utama, yakni Data Backlog 1 yang merepresentasikan aspek kepemilikan hunian, serta Data Backlog 2 yang merujuk pada kelompok keluarga yang sudah menempati rumah sendiri namun kondisi bangunannya belum memenuhi standar layak huni.
Capaian ini merefleksikan adanya progres positif dalam hal perluasan akses kepemilikan tempat tinggal di seluruh wilayah Indonesia, baik apabila ditinjau dari sudut pandang persentase proporsi nasional maupun dari jumlah absolut rumah tangga yang belum mempunyai rumah sendiri.
"Jumlah backlog satu pada tahun 2026 sebanyak 9,29 juta rumah tangga atau turunnya sebanyak 350.000 dari tahun sebelumnya," ujar Kepala Amalia dalam Rilis Data Perumahan dikutip Jumat (13/8/2026).
Amalia memaparkan lebih lanjut bahwa secara persentase, angka backlog kepemilikan rumah secara nasional turut melandai dari posisi 13 persen pada periode Maret 2025 menjadi 12,39 persen pada periode Maret 2026. Tren penurunan angka backlog kepemilikan rumah ini terjadi secara merata di hampir sekujur wilayah Nusantara, terbentang mulai dari Provinsi Aceh, Sumatra Barat, hingga menjangkau kawasan Papua Pegunungan.
Di samping sektor backlog kepemilikan, indikator penunjang berupa backlog kelayakan hunian (backlog dua) juga menunjukkan tren perbaikan yang signifikan, yakni menyusut dari angka 25,33 persen atau setara dengan 18,77 juta rumah tangga pada tahun 2025 menjadi 24,03 persen atau setara dengan 18,01 juta rumah tangga pada tahun ini.
"Jadi Bapak dan Ibu, baik backlog satu ataupun backlog two mengalami perbaikan atau secara angka mengalami penurunan," lanjut Amalia.
Meskipun demikian, pihak BPS memberikan catatan bahwa proporsi untuk kategori backlog kelayakan hunian masih berada pada posisi dua kali lipat lebih tinggi jika dikomparasikan dengan angka backlog kepemilikan. Tingginya jumlah rumah yang dikategorikan tidak layak huni tersebut semakin memperkuat urgensi perlunya akselerasi program penataan mutu tempat tinggal, yang salah satunya dapat ditempuh melalui penambahan porsi alokasi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh pemerintah.
"Angka backlog dua pada tahun 2026 terlihat dua kali lebih tinggi dibandingkan backlog satu kepemilikan, menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata menjadi salah satu prioritas pembangunan," pangkasnya.