JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus menunjukkan komitmennya dalam menggenjot perluasan program Sekolah Rakyat. Selepas mengamankan sembilan titik Sekolah Rakyat permanen untuk kurun waktu 2025–2026, wilayah Sulsel kembali memperoleh prioritas alokasi pembangunan pada gelombang berikutnya.
Memasuki periode 2026–2027, tercatat ada sebanyak tujuh kabupaten/kota di Sulsel yang masuk ke dalam daftar prioritas pembangunan Sekolah Rakyat permanen dan dijadwalkan mulai dikerjakan pada bulan Oktober mendatang. Ketujuh daerah tersebut mencakup Luwu Timur, Luwu, Enrekang, Pinrang, Pangkep, Kepulauan Selayar, serta Toraja Utara.
"Jadi kami kemarin 2025-2026 ada 9 sekolah rakyat permanen dengan total milik 2,2 triliun di sulawesi selatan. Nah untuk tahun 2026-2027, insya Allah Oktober mulai pembangunannya ini, kami sekarang sudah dapat info ada 7 kabupaten yang prioritas," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Malik Faisal, Kamis (13/8/2026).
Malik menjelaskan bahwa jajaran pemerintah daerah di ketujuh kawasan tersebut dinilai telah sukses memenuhi berbagai ketentuan readiness criteria, termasuk di antaranya perihal penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan.
"Sehingga tujuh ini insya Allah Oktober sudah mulai dibangun," ucapnya.
Menurut pandangannya, tingginya alokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang didapatkan oleh Provinsi Sulsel jika dikomparasikan dengan daerah lain merupakan bukti nyata adanya sinergi yang solid antara pihak Pemprov Sulsel dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.
"Pemerintah Sulawesi Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota sangat sadar bahwa kami butuh Sekolah Rakyat untuk pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Tidak berhenti pada pencapaian di tujuh kabupaten/kota tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan juga secara khusus mengajukan permohonan penambahan fasilitas kepada Kementerian Sosial. Fokus utama dari usulan ini adalah rencana perluasan kompleks Sekolah Rakyat yang berdiri di kawasan Sudiang, Kota Makassar.
"Kemarin itu Pak Gubernur itu menyampaikan Pak Menteri untuk menambah lahan di Sudiang," katanya.
Saat ini, kompleks Sekolah Rakyat Sudiang menempati lahan seluas 7,6 hektare dengan daya tampung eksisting sebanyak 1.080 siswa. Sang Gubernur lantas mengusulkan adanya tambahan lahan seluas 10 hektare guna mendirikan gedung asrama serta berbagai fasilitas pendukung baru.
Apabila usulan penambahan lahan tersebut nantinya disetujui dan dapat direalisasikan, ungkap Malik, kapasitas daya tampung Sekolah Rakyat Sudiang diproyeksikan bakal meningkat hingga 2.000 siswa tambahan, sehingga total keseluruhan kapasitas penampungannnya bisa melampaui angka 3.000 siswa.
"Sehingga Pak Menteri berjanji akan membangun lagi di sana kapasitas 2 ribu. Sekarang 1.080, jadi nanti jadi 3 ribu, kapasitas 3 ribu lebih yang di Sudiang," bebernya.
Dalam upaya pemenuhan standar fasilitas Sekolah Rakyat, syarat ketersediaan lahan minimal seluas 7,3 hektare sering kali menjadi batu sandungan tersendiri bagi pemerintah kabupaten/kota. Salah satu contoh nyata adalah wilayah Kota Makassar yang hingga kini belum memiliki lahan mandiri seluas ketentuan tersebut.
Menyikapi kendala teknis tersebut, Pemprov Sulsel menyatakan kesiapannya untuk turun tangan membantu pengadaan lahan bagi daerah-daerah yang membutuhkan, seperti halnya di Kabupaten Luwu Utara, Gowa, Maros, serta Bulukumba. Di sisi lain, Kota Parepare dilaporkan telah sukses menyiapkan lahan dan kini tinggal merampungkan proses balik nama kepemilikan. Sementara itu, daerah lain seperti Bantaeng juga telah masuk ke dalam radar rencana pengembangan.
"Kami minta terus hari ini atau besok ada rapat untuk Makassar, Pangkep, Gowa dengan Luwu Utara kenapa mereka dirapatkan diprioritaskan karena merek sudah punya sekolah rintisan tapi tidak punya sekolah permanen makanya 4 kabupaten ini dipanggil sehingga siswanya segera diimigrasi masuk sekolah permanen tahun depan," paparnya.
Ia memaparkan lebih lanjut bahwa perbedaan status penyedia lahan ini nantinya turut menentukan cakupan serta asal daerah para peserta didik yang ditampung. Apabila lahan disediakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, maka siswa yang diterima akan diprioritaskan berasal dari wilayah setempat. Sebaliknya, untuk lahan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, status Sekolah Rakyat tersebut bersifat inklusif regional sehingga berhak menampung siswa dari seluruh 24 kabupaten/kota di penjuru Sulawesi Selatan.
"Makassar itu lahannya provinsi makanya dia atas nama provinsi. Makassar belum ada siapkan lahan berarti Makassar harus siapkan lahan sendiri lagi atau dibantu provinsi," katanya.
Sebagai langkah taktis untuk mempercepat proses realisasi, pihak berwenang telah menggelar rapat koordinasi khusus yang melibatkan perwakilan dari daerah-daerah seperti Makassar, Pangkep, Gowa, serta Luwu Utara. Wilayah-wilayah ini sengaja diprioritaskan lantaran telah memiliki unit Sekolah Rakyat rintisan, namun terkendala ketiadaan bangunan fisik yang permanen.
Melalui forum koordinasi tersebut, diharapkan proses penyiapan lahan serta infrastruktur penunjang dapat diakselerasi sehingga seluruh siswa dari sekolah rintisan bisa segera melakukan migrasi ke gedung sekolah permanen pada tahun depan.
"Kalau lahannya disiapkan pemerintah provinsi maka SR itu bisa diisi dari siswa dari 24 kabupaten kota," kata Malik.