JAKARTA - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai kebijakan ekspor satu pintu perlu disertai mekanisme yang menjamin petani tetap memperoleh posisi tawar dan harga yang adil.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan hal ini menyusul potensi dampak kebijakan terhadap jutaan petani sawit swadaya yang selama ini memiliki posisi tawar relatif lemah dalam rantai pasok.
"Petani swadaya sudah lama berada di ujung rantai pasok yang paling lemah posisi tawarnya. Kalau ekspor sawit dipusatkan tanpa ada jaminan standar harga dan tata kelola yang adil, yang paling dulu terdampak adalah petani," kata Darto.
"Kami tidak menolak niat pemerintah menata ekspor, tapi jangan sampai instrumen ini justru menjadi lapisan baru yang mengambil untung dari harga di tingkat petani," imbuhnya.
Ia menegaskan pemerintah perlu memastikan kebijakan ekspor satu pintu tidak berubah menjadi lapisan baru dalam rantai perdagangan yang justru mengambil keuntungan dari harga di tingkat petani.
Ia mengatakan kekhawatiran tersebut dinilai relevan mengingat sekitar 40 persen perkebunan sawit Indonesia merupakan kebun swadaya.
"Data perkebunan nasional juga mencatat sekitar 2,5 juta pekebun mengelola sekitar 6,5 juta hektare lahan sawit," ujarnya.
Darto mengatakan penting bagi pemerintah untuk menetapkan standar tata kelola yang jelas dan mengikat, termasuk mekanisme akuntabilitas publik dan pengawasan independen, sebelum PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menjalankan fungsi sebagai agen penjual tunggal.
Sementara itu, organisasi lingkungan Satya Bumi menilai hal tersebut menjadi semakin penting karena DSI akan berhadapan dengan komoditas strategis seperti sawit dan ferro alloy berbasis nikel yang memiliki rantai pasok kompleks serta melibatkan banyak pelaku usaha.
Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien menilai sentralisasi kewenangan ekspor perlu disertai dengan standar tata kelola, transparansi, dan pengawasan yang kuat.