JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang berbasis digitalisasi bantuan sosial merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat guna mendongkrak kualitas pelayanan publik.
"Mengusung satu semangat utama 'Data Dipadankan. Hak Warga Dipastikan', kami berada di sini untuk memastikan bahwa percepatan perlindungan sosial digital bukan sekadar gagasan teknokratis, melainkan gerakan nyata yang mudah, inklusif, dan tepat sasaran bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Rini dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rini ketika melaksanakan peninjauan langsung terhadap jalannya program Perlinsos di Gedung Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada hari Rabu (12/8).
Rini mengemukakan bahwa indikator keberhasilan dari penerapan sistem pemerintahan digital bukanlah dinilai dari seberapa banyak jumlah aplikasi yang sukses dirilis, melainkan diukur dari seberapa banyak problem dan kesulitan warga yang berhasil dipecahkan.
Teknologi sama sekali tidak boleh sekadar memindahkan kerumitan birokrasi dari loket pelayanan fisik ke layar gawai, melainkan teknologi wajib memangkas prosedur, menyelaraskan arus data, serta mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa proses transformasi digital yang tengah digalakkan ini berpijak pada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang secara khusus menggarisbawahi dua poin krusial: larangan memiliki puluhan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi, serta keharusan bagi pemerintah untuk menjemput bola mendatangi rakyat melalui pemanfaatan teknologi.
Pesan penting tersebut, imbuhnya, berhasil merombak paradigma konvensional dalam memandang arti penting digitalisasi.
"Ukurannya bukan berapa banyak aplikasi yang berhasil diluncurkan, melainkan berapa banyak kesulitan warga yang dapat diselesaikan. Teknologi tidak boleh memindahkan kerumitan dari loket ke layar. Teknologi harus memotong tahapan, menghubungkan data, dan mendekatkan pelayanan," ujar Rini.
Atas dasar itulah, pemerintah saat ini tengah giat membangun Digital Public Infrastructure (DPI), yakni sebuah fondasi digital bersama yang terjamin keamanannya, memiliki standarisasi baku, serta bisa dimanfaatkan secara lintas layanan, di mana identitas digital berfungsi memastikan setiap warga teridentifikasi secara akurat.
Dalam momentum peninjauan tersebut, Rini turut memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan di Kabupaten Sumedang yang dinilai sangat progresif dalam menggerakkan roda perubahan. Tercatat sebanyak 111.077 kepala keluarga (KK) telah sukses terdaftar di dalam Portal Perlinsos, atau mencakup persentase sebesar 24,23 persen dari keseluruhan total populasi penduduk sejumlah 458.418 KK.
Capaian tersebut memperlihatkan tiga poin esensial, yakni kepemimpinan birokrasi yang benar-benar hadir, tumbuhnya semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor mulai dari level kecamatan hingga ke pelosok desa, serta momentum positif yang senantiasa terjaga.
Dilaporkan pula bahwa tingginya partisipasi masyarakat Sumedang yang masuk ke dalam portal perlinsos mencapai 91,91 persen, di mana proses pendaftarannya didukung penuh melalui skema pendampingan langsung oleh para agen. Dari total 3.847 agen yang dikerahkan di Kabupaten Sumedang, sebanyak 59,24 persen terpantau aktif terjun langsung mendampingi warga dari satu rumah ke rumah lainnya.
"Semoga langkah yang kami mulai dan perkuat dari Sumedang hari ini menjadi contoh bahwa pemerintahan digital bukan sekadar membuat negara terlihat lebih modern, tetapi membuat negara lebih hadir dan hidup masyarakat lebih mudah," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyatakan kesiapan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah pusat seperti Perlinsos yang terbukti mendatangkan dampak positif secara masif bagi masyarakat penerima manfaat.
"Melalui pendataan program Perlinsos dapat memastikan ketepatan sasarannya dan tentunya anggarannya agar lebih efisien dan tentunya akan berdampak pada pembangunan di negara kami," katanya.