JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan bahwa para investor sangat memerlukan adanya kejelasan serta kepastian yang matang manakala hendak menanamkan modal investasi mereka di Indonesia. Menurut pandangannya, faktor kepastian hukum menduduki posisi sebagai salah satu elemen utama yang paling dicermati investor sebelum mereka memutuskan merealisasikan dananya.
Pernyataan tersebut disampaikannya secara langsung di hadapan publik ketika memberikan pidato sambutan dalam perhelatan akbar acara Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 yang bertempat di hotel mewah The St. Regis Jakarta, pada hari Selasa (11/8/2026).
"Kami memahami apa yang dibutuhkan investor: selalu meminta kejelasan (clarity), meminta kepastian (certainty), meminta juga proyek yang kredibel serta confidence, keyakinan bahwa pemerintah bisa menjalankan apa yang dijanjikannya, apa yang telah direncanakannya," katanya.
AHY menyatakan bahwa Indonesia tidak sekadar menawarkan potensi skala pasar domestik yang berukuran besar kepada para pelaku penanam modal global, melainkan turut mengajak mereka agar ikut serta mengambil bagian langsung dalam arus besar proses transformasi ekonomi nasional.
Ia mengaku bahwa dirinya sering kali menerima kunjungan kerja dari kalangan korps diplomatik maupun para pimpinan eksekutif korporasi bisnis raksasa dunia yang menunjukkan ketertarikan tinggi menanamkan modal di Indonesia. Kendati demikian, ia menilai para investor global tersebut kerap masih menyampaikan pertanyaan seputar jaminan kepastian hukum serta tingkat kemudahan dalam mengurus proses birokrasi investasi.
"Yang mereka inginkan kepastian hukum, yang mereka inginkan jangan dikerjai, jangan dipingpong, jangan dibikin susah, jangan sampai ada yang mengatakan kalau bisa dipersulit buat apa dipermudah," ujarnya.
Berdasarkan pandangan AHY, berbagai hambatan birokrasi tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dibenahi secara sinergis oleh jajaran birokrasi pemerintahan di tingkat pusat maupun di daerah. Ia memberikan penekanan khusus mengenai urgensi mewujudkan karakter birokrasi yang cepat tanggap, adaptif, serta andal dalam meramu iklim kondusif guna mendongkrak minat masuknya investasi asing maupun domestik.
"Nah, yang begini-begini adalah urusan rumah tangga kami semua Bapak, Ibu sekalian: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, semua punya PR yang sama," ujarnya.
Melalui pembenahan tata kelola birokrasi yang kian optimal, AHY menaruh harapan besar agar langkah tersebut mampu mendongkrak masuknya potensi arus pembiayaan global serta investasi modal yang memadai demi menopang akselerasi pertumbuhan perekonomian Indonesia secara berkesinambungan.