JAKARTA - Mesnsos Saifullah Yusuf memberikan pernyataan saat meninjau gedung rintisan program Sekolah Rakyat di Kawasan Sekolah Penerbangan Curug, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (8/8/2026). ANTARA/Azmi Samsul M
Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah lewat Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan lebih dari 150 ribu pelajar dari kota/kabupaten se-Indonesia mengikuti program Sekolah Rakyat pada tahun 2027.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Tangerang, Sabtu, menyampaikan bahwa target ini bakal diwujudkan lewat program rintisan Sekolah Rakyat yang secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak putus sekolah.
"Target jangka panjang pemerintah adalah agar setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa," katanya.
Ia mengungkapkan, saat ini total siswa yang tergabung dalam program Sekolah Rakyat telah melampaui 43.000 orang. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah tersebut ditargetkan melonjak jadi lebih dari 150.000 siswa pada tahun depan seiring rampungnya pembangunan gedung permanen di tiap daerah.
"Menghimpun anak-anak jalanan untuk mau bersekolah bukanlah perkara mudah. Para pendamping di lapangan bahkan harus meluangkan waktu hingga 24 jam penuh hanya untuk melacak keberadaan anak-anak tersebut," ujarnya.
Gus Ipul juga bilang, pemerintah berkomitmen guna terus memperluas penyelenggaraan sekolah rintisan bagi anak-anak yang putus sekolah maupun tidak sekolah.
Sebagai contoh, lanjutnya, demi menunjang program tersebut pihaknya telah membangun sekolah rintisan yang memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Perhubungan yang kesehariannya difungsikan sebagai tempat pembelajaran Politeknik Penerbangan Indonesia menjadi Sekolah Rakyat.
"Program rintisan tambahan ini secara khusus menjangkau anak-anak yang pada jam sekolah kerap mengamen atau mencari penghasilan di pasar-pasar dan tempat umum," tuturnya.
Ia menambahkan, saat ini ada 400 anak jalanan yang berhasil dijangkau, di mana 300 anak di antaranya telah melalui tahap asesmen serta memenuhi syarat guna langsung mengikuti proses belajar di Sekolah Rakyat.
"Sementara itu, lebih dari 100 anak lainnya memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi terlebih dahulu di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka belum bisa membaca, memiliki kendala kesehatan, serta menghadapi permasalahan lainnya," kata dia.