JAKARTA - Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat penilaian serta penetapan ganti rugi bagi warga terdampak Proyek Strategis Nasional Pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela sebagai bagian dari penyelesaian penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie di Ambon, Kamis, menyatakan percepatan dilaksanakan lewat koordinasi Tim Terpadu PDSK bersama SKK Migas, INPEX Masela Ltd., serta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
"KJPP akan melakukan perhitungan besaran nilai sesuai ketentuan. Setelah hasil penilaian disampaikan, Tim Terpadu akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Maluku untuk menetapkan besaran nilai serta pihak-pihak yang berhak menerima melalui Keputusan Gubernur," katanya.
Berdasarkan keterangan Sadali, penyelesaian penanganan dampak sosial menjadi tahapan krusial untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terdampak sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tersebut.
Ia menegaskan seluruh proses dijalankan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar penetapan kompensasi berlangsung objektif, transparan, dan adil.
Perwakilan SKK Migas George Nicholas Simanjuntak mengungkapkan percepatan penyelesaian Blok Masela menjadi perhatian karena proyek tersebut berperan vital dalam meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku.
Pemprov Maluku, SKK Migas, dan INPEX terus memperkuat koordinasi agar penyelesaian dampak sosial berjalan seiring dengan tahapan pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela.
Blok Masela merupakan Proyek Strategis Nasional di sektor minyak dan gas bumi di Laut Arafura dengan nilai investasi sekitar 20,9 miliar dolar AS yang diproyeksikan mendukung ketahanan energi nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah.