JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan instruksi kepada Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Mawardi Nur agar menggenjot angka lifting minyak dan gas bumi (migas) khususnya pada kawasan Blok Andaman.
“Tingkatkan lifting di Andaman,” ujar Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Arahan tegas tersebut disampaikannya sesaat seusai meresmikan pelantikan Mawardi Nur sebagai Kepala BPMA yang bertempat di Gedung Chairul Saleh Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Jakarta, di mana ia menggantikan posisi pejabat terdahulu yakni Nasri Djalal.
Di samping mendesak peningkatan lifting migas di Blok Andaman, Bahlil turut menyampaikan perintah agar Kepala BPMA segera mendongkrak tingkat produksi dari keseluruhan cadangan sumber minyak Indonesia yang terletak di teritorial Provinsi Aceh.
“Naikkan juga semua sumber blok minyak kami yang ada di wilayah Aceh,” ujar Bahlil.
Sebagai catatan, perusahaan energi Mubadala Energy sebelumnya sukses mendeteksi adanya cadangan gas baru di wilayah perairan lepas pantai (offshore) Blok Andaman. Adapun proyeksi target produksi yang dicanangkan oleh Mubadala Energy pada fase awal ini berada di kisaran angka 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari).
Menanggapi temuan cadangan gas tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem telah melayangkan surat resmi ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto serta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkaitan dengan mekanisme pengelolaan temuan migas di Lapangan Tangkulo South Andaman oleh pihak Mubadala Energy.
Adapun poin utama aspirasi yang diajukan oleh pihak Aceh yakni agar pemanfaatan gas tersebut tidak dieksekusi lewat skema fasilitas terapung atau FPSO (Floating production, storage and offloading) di lepas pantai, melainkan dialirkan menuju fasilitas penerimaan di darat atau onshore receiving facility (ORF) bertempat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Selain itu, terdapat pula permohonan alokasi pasokan gas dari temuan Mubadala agar dapat diprioritaskan bagi kebutuhan sektor industri di Aceh, serta desakan untuk menunda sementara waktu proses pengesahan Plan of Development (PoD) ataupun dokumen perencanaannya.