JAKARTA - Perolehan pasokan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) asal Sumatra Selatan yang menyamai persentase sebesar 6,58 persen dari total skala produksi nasional dinilai sebagai instrumen modal yang krusial bagi teritori tersebut guna menyokong operasionalisasi kebijakan B50, yakni produk bahan bakar nabati hasil ramuan campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar murni.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Sumatra Selatan M. Ichwansyah memaparkan bahwa berkat sokongan operasional dari 109 unit pabrik kelapa sawit (PKS) yang memiliki total daya olah mencapai 4.815 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam, wilayah Sumsel sanggup memproduksi CPO hingga kisaran 3,39 juta ton dalam kurun waktu satu tahun.
“Kondisi ini [produksi CPO] menjadi modal penting bagi Sumsel untuk mendukung implementasi kebijakan mandatori B50 yang mulai berlaku efektif 1 Juli 2026,” ujarnya Rabu (22/7/2026).
Sebagaimana diketahui, Sumatra Selatan memegang predikat sebagai salah satu provinsi produsen sawit terbesar di Indonesia dengan menduduki peringkat kelima nasional. Dari akumulasi keseluruhan luas lahan perkebunan kelapa sawit yang mencapai 1.245.767 hektare, sekitar 77 persen di antaranya atau setara 986.194 hektare telah sukses memasuki fase Tanaman Menghasilkan (TM).
Meskipun demikian, menurut pemaparan dia, tingkat kesiapan Sumsel dalam rangka mengawal suksesnya penerapan program B50 masih harus membentur sejumlah hambatan di lapangan. Salah satu problem utamanya bersumber dari rendahnya angka produktivitas riil kebun kelapa sawit milik masyarakat maupun korporasi.
Rata-rata kapasitas produktivitas aktual di Sumsel saat ini baru menyentuh angka 15 ton TBS per hektare setiap tahunnya, yang mana catatan tersebut terpaut jauh di bawah potensi maksimal yang sanggup mencapai 25 ton TBS per hektare per tahun.
“Ini menunjukkan produktivitas aktual baru mencapai 60% dari potensi yang seharusnya bisa diraih,” tuturnya.
BACA JUGA Gapki Soroti Tantangan Penerapan B50 dan Dampak ke Industri Sawit Siasat Pemda Wujudkan Mandatori B50 Implementasi Solar B50, Waspadai Kebocoran Seal Mesin Lawas
Adanya jurang kesenjangan pencapaian tersebut dianalisis lahir dari akumulasi sejumlah faktor teknis di lapangan, di antaranya praktik pemupukan kebun yang belum sepenuhnya mengikuti kaidah standar rekomendasi, metode pemanenan yang belum memenuhi kriteria tingkat kematangan buah ideal, serta rendahnya kesadaran dalam mengaplikasikan kaidah good agricultural practices.
Di samping kendala teknis tersebut, sektor hulu perkebunan sawit di Sumsel pun masih mewarisi persoalan klasik berupa keberadaan tegakan tanaman tua serta tanaman rusak yang belum tersentuh program peremajaan, populasi tanaman yang belum menghasilkan, hingga kelompok tanaman yang telah melewati batas usia produktif sehingga tren hasil panennya terus mengalami kemerosotan.
"Ini menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi agar produktivitas kebun meningkat, pasokan bahan baku CPO terjamin dan Sumsel siap mendukung B50," jelasnya.
Sebagai langkah taktis guna mendongkrak tingkat produktivitas hasil kebun, pihak Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan secara konsisten menggalakkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Selama kurun waktu rentang tahun 2017 hingga 2025, realisasi akumulatif dari program peremajaan tersebut telah menyentuh angka seluas 75.016 hektare yang terealisasikan melalui penerbitan 208 dokumen rekomendasi teknis dengan melibatkan total sebanyak 30.882 orang pekebun.
Ichwansyah menambahkan lebih lanjut bahwa sepanjang tahun 2026 ini, program PSR kembali dilanjutkan pelaksanaannya dengan mematok target luasan mencapai 3.600 hektare yang tersebar secara merata di delapan kabupaten basis sentra perkebunan kelapa sawit.
“Tetapi itu masih relatif kecil dibandingkan luas tanaman tua dan rusak yang mencapai kisaran 24.014 hektare. Jadi percepatan PSR memang menjadi agenda strategis Sumsel untuk mendukung B50,” tutupnya.