JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendesak para pelaku sektor industri agar menunjukkan sikap kooperatif dalam menyukseskan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 yang dimotori oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Kemenperin memandang bahwa keterbukaan pihak industri dalam menyerahkan data yang valid dan terpercaya memegang peran krusial sebagai fondasi utama perumusan kebijakan yang tepat bagi kemajuan industri nasional.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, dalam keterangan resminya di Jakarta pada hari Kamis, membeberkan bahwa pihaknya mendapati adanya sejumlah entitas perusahaan industri yang enggan serta menolak keikutsertaan dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026.
Pihak Kemenperin bahkan telah mengantongi inventarisasi nama-nama perusahaan yang menolak didatangi oleh petugas sensus lapangan dari BPS.
"Kemenperin telah menerima data perusahaan yang menolak pendataan sensus tersebut. Kami menilai sikap penolakan ini menunjukkan ketidakpatuhan (non-compliance) terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya," tegasnya.