JAKARTA - Peluit panjang telah berakhir di East Rutherford. Spanyol menjuarai turnamen setelah mengalahkan Argentina 1-0 melalui gol Ferran Torres di babak tambahan, konfeti bertebaran, dan FIFA menutup perhelatannya dengan moto yang selama sebulan menghiasi 16 stadion: Football Unites the World. Sepak bola menyatukan dunia.
Pertanyaannya sederhana dan menyesakkan: dunia yang mana? Bukan dunia Mohamed al-Wahidi. Awal Juli, pejabat Komite Mesir di Gaza itu tewas bersama dua bocah kakak-beradik dalam serangan udara Israel di Kota Gaza, beberapa saat sebelum kickoff laga 16 besar Mesir melawan Argentina. Ironinya nyaris terlalu sempurna: al-Wahidi adalah penyelenggara layar nonton bareng Piala Dunia di seluruh Gaza.
Ia sedang menyiapkan warganya untuk sejenak lupa—dan kematiannya mengingatkan, lupa adalah kemewahan yang tidak dimiliki Gaza, bahkan di bawah gencatan senjata yang formal berlaku sejak Oktober.
Bukan pula dunia timnas Iran. Team Melli datang ke Amerika Serikat sebagai tim yang negaranya sedang berkonflik dengan tuan rumah sejak Februari. Mereka dipaksa bermarkas di Tijuana, Meksiko; hanya boleh masuk sehari sebelum laga dan wajib segera pergi setelahnya.
Visa ofisial dan jurnalis ditolak; presiden federasinya dilarang menginjak tanah tempat timnya berlaga. Pelatih Amir Ghalenoei melempar pertanyaan retoris kepada 47 pelatih peserta lain: adakah yang mau bersuara? Tak satu pun menjawab. Solidaritas yang dijanjikan sepak bola ternyata juga bisa bisu.
Dari perspektif Hubungan Internasional, ini bukan anomali, melainkan pola lama. George Orwell menyebut olahraga internasional sebagai "perang tanpa tembak-menembak"—arena tempat nasionalisme dipentaskan, bukan diredakan.
Kaum liberal-institusionalis berargumen bahwa Piala Dunia adalah kerja sama fungsional: 48 negara, termasuk yang bermusuhan, tunduk pada satu aturan selama sebulan. Iran dan Amerika, yang rudalnya saling bersilangan, sama-sama menerima otoritas wasit dan VAR. Itu bukan pencapaian kecil. Namun, kaum realis menimpali: kerja sama itu berhenti di garis lapangan. Di luar garis kapur, logika raison d'état berjalan seperti biasa.
Rezim visa tetap menjadi instrumen politik luar negeri—membedakan pemain yang dibutuhkan untuk tontonan, dari ofisial dan jurnalis yang bisa dikorbankan. Gencatan senjata di Gaza tetap berlubang oleh serangan nyaris harian. Piala Dunia tidak mengubah struktur anarki internasional; turnamen hanya memasang tirai di depannya selama sebulan lebih.
Maka istilah yang lebih jujur bukan unification, melainkan distraction. Turnamen tidak menyelesaikan konflik; ia menyediakan panggung tempat status quo tampak tertahankan. Warga Gaza menonton Mesir dari layar darurat di Nuseirat—dan siapa yang tega menyalahkan mereka mencari sukacita?—tetapi sukacita itu tidak menghentikan drone di atas kepala mereka. Justru ketika kamera dunia berpindah ke stadion, kekerasan berjalan lebih sunyi.
Bahkan partai final pun tidak luput dari ironi geopolitik. Spanyol dan Argentina mewakili dua kutub sikap dunia terhadap Gaza: pemerintahan Pedro Sánchez mengakui negara Palestina, mendorong embargo senjata, dan menyerukan Israel dikeluarkan dari kompetisi olahraga internasional. Pemerintahan Javier Milei adalah salah satu pembela Israel paling vokal di Selatan Global. Trofi jatuh ke Madrid, tetapi jangan salah baca: kemenangan Spanyol bukan kemenangan Palestina.
Justru di situlah pelajarannya—sepak bola merefraksi politik dunia, namun tidak memutuskan apa pun di luar garis lapangan. Sembilan puluh menit tidak mengubah satu resolusi pun di Dewan Keamanan. Kami terbiasa memakai istilah sportswashing untuk negara tertentu: Qatar 2022, Rusia 2018. Piala Dunia 2026 memaksa kami memperluasnya. Yang dicuci kali ini bukan reputasi satu rezim, melainkan kenyamanan kolektif kami—masyarakat internasional yang memilih menonton adu penalti ketimbang berita.
FIFA menjual absolusi massal: selama bola bergulir, kami diizinkan merasa dunia baik-baik saja. Padahal fungsi ideal olahraga dalam politik dunia justru sebaliknya: menjadi cermin, bukan tirai. Turnamen ini menyediakan cermin itu berkali-kali—pelatih Mesir Hossam Hassan mengibarkan bendera Palestina di lapangan, pemain Iran mengheningkan cipta bagi korban serangan di negerinya, jurnalis Afrika yang ditolak visanya menulis surat terbuka.
Itulah agency: penolakan menjadi figuran dalam skenario distraksi. Sayangnya, momen itu selalu kalah durasi dari tayangan ulang gol.
Trofi sudah berpindah tangan, dan dunia kembali ke setelan pabriknya. Gaza masih dibom. Gencatan senjata Iran–AS runtuh awal Juli; Washington menghantam kota-kota Iran berhari-hari dan Teheran membalas hingga instalasi air di Teluk.
Travel ban tetap berlaku. Moto FIFA disimpan di gudang, menunggu dipoles ulang untuk 2030—yang ironisnya akan dituanrumahi antara lain oleh Spanyol. Bagi Indonesia—yang politik luar negerinya lahir dari keyakinan bahwa "perdamaian dunia" bukan slogan turnamen melainkan mandat konstitusi—refleksi ini penting. Jangan biarkan diplomasi kami bekerja dengan logika Piala Dunia: hangat sebulan, amnesia empat tahun.
Solidaritas terhadap Palestina, sikap kritis terhadap visa yang dijadikan senjata, dan dukungan pada multilateralisme yang tidak tebang pilih harus berjalan justru ketika kamera sudah padam. Sepak bola memang bisa menyatukan dunia—selama sembilan puluh menit. Tugas politik internasional adalah mengurus sisa waktunya. Dan sisa waktu itu tidak mengenal peluit panjang.