JAKARTA - Pemerintah diminta untuk menghentikan sementara perekrutan guru honorer baru hingga seluruh permasalahan tenaga honorer saat ini, termasuk kepastian status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, dapat terselesaikan sepenuhnya.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menata tenaga honorer agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Ini yang harus sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oke, selesaikan dulu ini, ya, jangan...sekarang ini kan mohon maaf, ada yang rekrut baru lagi,” kata Cucun, saat ditemui di sela-sela audiensi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Gedung DPR RI, Kamis (9/7/2026).
Cucun mengungkapkan bahwa Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional telah menyampaikan desakan agar pemerintah segera memberikan kejelasan status bagi guru PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menunggu nasib kepegawaiannya.
“Ada juga PPPK yang paruh waktu. Paruh waktu ini tadi menyampaikan aspirasi mereka. Ini kan sampai September, minta kejelasan seperti apa. Memang harus segera disikapi,” kata dia.
Menurut Cucun, penyelesaian status PPPK dan guru honorer wajib disesuaikan dengan kebutuhan riil guru di setiap daerah.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan pemetaan kebutuhan guru secara nasional, termasuk mengevaluasi sekolah-sekolah yang berpotensi digabungkan (merger). Setelah kebutuhan dipetakan, pemerintah akan melakukan seleksi agar tidak ada lagi status honorer.
"Nah itu, kan awalnya statusnya honorer. Nanti dilakukan tes itu, dilakukan seleksi, nah diangkat tidak ada lagi status honorer kalau misalkan sudah sesuai dengan kebutuhannya. Itu sudah dibicarakan dengan tadi ke Ditjen GTK, kemudian juga dengan Pendis, nah seperti itu," kata dia.
Perhitungan total kebutuhan guru nasional ditargetkan selesai pada akhir Juli dan akan menjadi landasan penyusunan anggaran rekrutmen dalam APBN 2027. Selain itu, forum tersebut juga menuntut percepatan inpassing bagi guru swasta dan pemenuhan tunjangannya.
“Ya, masuk tadi usulan minta yang guru swastanya segera ada inpassing, kemudian juga rekrutmen terkait tunjangan-tunjangan inpassing. Nah, ini banyak aspirasi-aspirasi yang kalau kami ini kan selesaikan dulu yang kebutuhan jumlah guru disesuaikan dengan sekolah ini lagi betul-betul diinventarisir,” pungkas Cucun.