JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN melontarkan usulan inovatif kepada pemerintah guna memperluas cakupan program subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Usulan ini mengincar pekerja dengan gaji hingga Rp 15 juta, sebuah lompatan dari batas sebelumnya yang umumnya diperuntukkan bagi mereka yang berpenghasilan antara Rp 4-8 juta.
Penyesuaian Batas Penghasilan untuk KPR Subsidi
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyampaikan ini bukan sekadar usulan biasa, melainkan dorongan untuk membantu masyarakat berpenghasilan menengah memiliki rumah, terutama di kota besar. “Masyarakat berpenghasilan tanggung, yaitu yang memiliki gaji antara 8-15 juta, banyak yang bekerja di perkotaan. Namun, mereka kesulitan membeli rumah di tengah kota, bahkan di pinggir kota karena tingginya harga dan ketidakadaan subsidi,” jelas Nixon dalam sebuah pertemuan di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, Jumat 13 Desember 2024.
Tenor KPR Diperpanjang hingga 30 Tahun
BTN juga mengusulkan agar tenor pembayaran KPR bisa diperpanjang hingga 30 tahun. Langkah ini dianggap sesuai untuk memberikan keleluasaan bagi penerima KPR dalam merencanakan keuangan jangka panjang mereka. “Ini kita usulkan agar ada skema KPR dengan tenor panjang sampai 30 tahun,” tambah Nixon.
Pilihan Model Hunian: Transit Oriented Development (TOD)
Dalam rangka mendukung usulannya, Nixon menekankan pentingnya memilih model hunian yang tepat, yaitu Transit Oriented Development (TOD). Hunian TOD dibangun di area yang strategis, sebagai titik penghubung moda transportasi publik, dengan desain bangunan vertikal guna mengakomodasi lebih banyak penghuni tanpa perlu lahan horizontal yang luas. “Kalau bisa model rumahnya adalah ke atas. Mudah-mudahan ini disetujui, paling pas memang modelnya TOD,” ujarnya.
Menunggu Keputusan Pemerintah
Meskipun inisiatif ini terdengar menjanjikan, saat ini Nixon dan BTN masih menantikan keputusan dari pemerintah. Belum ada kepastian mengenai kapan program ini akan disetujui dan dilaksanakan. "Kita berharap secepatnya," ungkap Nixon, menambahkan harapan agar pemerintah segera memberikan lampu hijau bagi implementasi rencana ini.
Relevansi dengan Kondisi Pasar dan Persaingan Usaha
Kepatuhan pada aturan persaingan usaha juga menjadi perhatian dalam pengusulan program ini. Sebelumnya, KPPU telah menilai BTN bersama dengan Hutama Karya telah mematuhi regulasi persaingan usaha, sebuah hal yang menambah nilai positif BTN dalam mendorong usulan subsidi KPR ini.
Mengapa Program Ini Penting untuk Masyarakat dan Ekonomi
Masyarakat berpenghasilan menengah seringkali terjepit antara kebutuhan untuk memiliki rumah dan realita harga properti yang kian menanjak. Dengan adanya usulan ini, terdapat potensi untuk memberikan akses lebih mudah kepada kelompok ini agar bisa memiliki hunian layak di lokasi yang dekat dengan tempat mereka bekerja. Ini tidak hanya akan membantu individu dan keluarga secara langsung, tetapi juga dapat berimplikasi positif terhadap perekonomian nasional dengan meningkatnya penjualan properti dan kegiatan konstruksi.
Inisiatif dari BTN ini mencerminkan langkah progresif dalam mendukung masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap perumahan, sekaligus menjadi solusi potensial bagi tantangan demografis di kota besar. Dengan memperpanjang tenor hingga 30 tahun dan mengincar penerima berpenghasilan hingga Rp 15 juta, harapannya, semakin banyak orang dapat memiliki rumah di area strategis. Kini, bola berada di tangan pemerintah untuk memberikan respons terhadap usulan yang berpotensi membawa dampak besar ini.